Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten pada 2018 ini berhasil masuk zona hijau dalam penilaian Ombudsman RI atas pelayanan publik dengan memiliki kepatuhan tinggi dengan nilai 80,74 dari 50 produk layanan administrasi.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Dian Wirtadipura di Serang, Rabu mengatakan, predikat diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan adminsitrasi di Pemprov Banten sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2018.
Sementara, predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau diperoleh dari rentang nilai 80,01-100,00, kepatuhan sedang atau zona kuning dari rentang nilai 50,01-80,00 dan kepatuhan rendah atau zona merah diperoleh dari rentang nilai 0,00-50,00.
''Dengan diperolehnya predikat zona hijau, artinya kita sudah bisa sejajar dengan wilayah lain yang sudah masuk zona hijau lebih dulu. Penghargaan ini independen, karena Ombudsman selaku lembaga negara yang menilai," kata Dian.
Menurutnya, setidaknya ada 9 variabel yang harus dimiliki agar bisa masuk zona hijau. Diantaranya meliputi standar pelayanan yang terdiri atas persyaratan yang mudah, sistem mekanisme dan prosedur sederhana, produk pelayanan jelas, jangka waktu penyelesaian cepat dan tarif atau biaya terjangkau, tersedianya maklumat pelayanan.
Kemudian tersedianya sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, pelayanan khusus yakni tersedianya sarana dan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan yakni tersedianya sarana pengaduan, informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan dan tersedianya pejabat/petugas pengelola pengaduan.
Selain itu, kata dia, penilaian kinerja yakni tersedianya sarana pengukuran kepuasan pelanggan, serta dua variabel tambahan yakni, tersedianya visi, misi dan motto pelayanan dan atribut yakni tersedianya petugas penyelenggaraan menggunakan ID card.
''Untuk nama unit pelayanan yang dinilai di Pemprov Banten diantaranya Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Banten untuk pelayanan kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah untuk pelayanan pajak. Dan yang nilai tertinggi ada pada sektor perizinan yakni 80,74 dari jumlah 50 produk layanan perizinan. Karena memang yang paling diutamakan itu terkait perizinan," kata Dian.
Dian berharap, dengan diraihnya predikat tersebut, dapat meningkatkan lagi semangat Pemprov Banten khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar predikat yang diperoleh semakin meningkat bahkan tertinggi secara nasional.
''Ketiganya memang sudah hijau sekarang, tapi kami berkeinginan agar semua unit layanan juga mendapatkan predikat tinggi dan tertinggi secara nasional." katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Banten Dian Wirtadipura di Serang, Rabu mengatakan, predikat diperoleh berdasarkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan adminsitrasi di Pemprov Banten sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2018.
Sementara, predikat kepatuhan tinggi atau zona hijau diperoleh dari rentang nilai 80,01-100,00, kepatuhan sedang atau zona kuning dari rentang nilai 50,01-80,00 dan kepatuhan rendah atau zona merah diperoleh dari rentang nilai 0,00-50,00.
''Dengan diperolehnya predikat zona hijau, artinya kita sudah bisa sejajar dengan wilayah lain yang sudah masuk zona hijau lebih dulu. Penghargaan ini independen, karena Ombudsman selaku lembaga negara yang menilai," kata Dian.
Menurutnya, setidaknya ada 9 variabel yang harus dimiliki agar bisa masuk zona hijau. Diantaranya meliputi standar pelayanan yang terdiri atas persyaratan yang mudah, sistem mekanisme dan prosedur sederhana, produk pelayanan jelas, jangka waktu penyelesaian cepat dan tarif atau biaya terjangkau, tersedianya maklumat pelayanan.
Kemudian tersedianya sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana fasilitas yang memadai, pelayanan khusus yakni tersedianya sarana dan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pengelolaan pengaduan yakni tersedianya sarana pengaduan, informasi prosedur dan tatacara penyampaian pengaduan dan tersedianya pejabat/petugas pengelola pengaduan.
Selain itu, kata dia, penilaian kinerja yakni tersedianya sarana pengukuran kepuasan pelanggan, serta dua variabel tambahan yakni, tersedianya visi, misi dan motto pelayanan dan atribut yakni tersedianya petugas penyelenggaraan menggunakan ID card.
''Untuk nama unit pelayanan yang dinilai di Pemprov Banten diantaranya Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Banten untuk pelayanan kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah untuk pelayanan pajak. Dan yang nilai tertinggi ada pada sektor perizinan yakni 80,74 dari jumlah 50 produk layanan perizinan. Karena memang yang paling diutamakan itu terkait perizinan," kata Dian.
Dian berharap, dengan diraihnya predikat tersebut, dapat meningkatkan lagi semangat Pemprov Banten khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar predikat yang diperoleh semakin meningkat bahkan tertinggi secara nasional.
''Ketiganya memang sudah hijau sekarang, tapi kami berkeinginan agar semua unit layanan juga mendapatkan predikat tinggi dan tertinggi secara nasional." katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018