Tangerang (Antaranews Banten) - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, Banten, menyerukan kepada umat agar bermartabat dalam perpolitik terutama menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019.
"Utamakan kerukunan umat dan jangan menghalalkan segala cara sehingga tidak terpancing dengan berita bohong (hoax)," kata Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam di Tangerang, Senin.
Nur Alam mengatakan seluruh pengurus dari tingkat kecamatan dan desa tidak diperkenankan dalam melibatkan diri berpolitik praktis dengan mengunakan atribut atau simbol-simbol MUI.
Hal tersebut karena mendekati pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) maka pihaknya mengeluarkan maklumat atau seruan agar rambu yang ada tidak boleh dilanggar.
Pengurus harus mengetahui anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) maka untuk memilih merupakan hak seriuap umat.
Belakangan ini sering beredar hoax di media sosial dan dianggap meresahkan, sehingga pengurus perlu untuk menjelaskan dan melakukan diklarifikasi kebenaran berita itu kepada narasumber.
Bahkan seruan juga dilakukan agar tidak terpancing dengan pesan yang dapat mengarah kepada adu domba umat sehingga menimbulkan keresahan.
Ulama, katanya, seharusnya menjadi garda terdepan untuk kesejukan umat dalam menjalankan kehidupan di tengah warga dan menjaga suasana tetap kondusif.
"Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat merupakan dambaan bagi kita semua demi kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa," katanya.
Menurut dia, seruan tersebut juga ditujukan kepada tokoh masyarakat, ormas, pimpinan komunitas sosial, organisasi kemasyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.
Pada hakekatnya, seruan itu bertujuan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai pilihan masyarakat dan proses pemilu tidak dicederai dengan upaya politik praktis.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Utamakan kerukunan umat dan jangan menghalalkan segala cara sehingga tidak terpancing dengan berita bohong (hoax)," kata Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam di Tangerang, Senin.
Nur Alam mengatakan seluruh pengurus dari tingkat kecamatan dan desa tidak diperkenankan dalam melibatkan diri berpolitik praktis dengan mengunakan atribut atau simbol-simbol MUI.
Hal tersebut karena mendekati pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) maka pihaknya mengeluarkan maklumat atau seruan agar rambu yang ada tidak boleh dilanggar.
Pengurus harus mengetahui anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) maka untuk memilih merupakan hak seriuap umat.
Belakangan ini sering beredar hoax di media sosial dan dianggap meresahkan, sehingga pengurus perlu untuk menjelaskan dan melakukan diklarifikasi kebenaran berita itu kepada narasumber.
Bahkan seruan juga dilakukan agar tidak terpancing dengan pesan yang dapat mengarah kepada adu domba umat sehingga menimbulkan keresahan.
Ulama, katanya, seharusnya menjadi garda terdepan untuk kesejukan umat dalam menjalankan kehidupan di tengah warga dan menjaga suasana tetap kondusif.
"Pemilu yang jujur, adil dan bermartabat merupakan dambaan bagi kita semua demi kelangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa," katanya.
Menurut dia, seruan tersebut juga ditujukan kepada tokoh masyarakat, ormas, pimpinan komunitas sosial, organisasi kemasyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.
Pada hakekatnya, seruan itu bertujuan dapat menghasilkan pemimpin yang sesuai pilihan masyarakat dan proses pemilu tidak dicederai dengan upaya politik praktis.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018