Jakarta (Antaranews Banten) - Bupati Pandeglang, Provinsi Banten, Irna Narulita menyatakan bantuan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) sangat membantu pengentasan desa tertinggal di daerah itu, namun pengelolaannya harus ditingkatkan agar masyarakat lebih merasakan manfaatnya.
"Seperti disampaikan Sekjen Mendagri , agar tepat sasaran, tepat program dan tertib administrasi tentu harus ada pembinaan bagi aparatur desa baik dari menejemen keuangan, perencanaan dan payung hukum dalam pengelolaan dana desa," katanya saat Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta, Rabu.
Memurut Irna, banyak program dari DD dan ADD yang dapat dirasakan oleh mayarakat di sektor pertanian, prukades, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Sesuai intruksi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, pada 2019 akan lebih difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Dan kami dituntut segera mempersiapkan regulasi di daerah untuk anggaran DD tahun yang akan datang," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembinaan bagi aparatur desa, guna peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan DD.
"Tujuan kegiatan ini agar para aparatur desa dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan yang baik di desa," katanya.
Menurut dia, tahun ini hanya lima kecamatan yang akan diberikan bimtek dan pembinaan, yakni Saketi, Cimanggu, Mekarjaya, Cikeusik, dan Mandalawangi, sisanya tahun depan secara bertahap.
Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang dalam menyampaikan, pembagunan empat tahap hanya ada di Indonesia.
"Di kita pembangunan dilakukan empat tahap mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, berarti semua masyarakat merasakan pembangunan itu," kata Jusuf Kalla.
Wapres menyatakan rakornas ini harus menghasilkan suatu gagasan untuk dilaksanakan dalam pembangunan pada tahun mendatang. ""Harus ada sinkronisasi mulai dari pusat hingga daerah, dan dana transfer ke daerah harus lebih besar," katanya.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan, dana desa merupakan anggaran yang kucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di derah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pertama kali digulirkan 2015 DD sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun dan 2018 sebesar Rp60 triliun, selanjutnya pada tahun 2019 diwacanakan akan meningkat menjadi Rp70 triliun.
Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo, gubernur se- Indonesia, bupati dan wali kota se-Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Seperti disampaikan Sekjen Mendagri , agar tepat sasaran, tepat program dan tertib administrasi tentu harus ada pembinaan bagi aparatur desa baik dari menejemen keuangan, perencanaan dan payung hukum dalam pengelolaan dana desa," katanya saat Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jakarta, Rabu.
Memurut Irna, banyak program dari DD dan ADD yang dapat dirasakan oleh mayarakat di sektor pertanian, prukades, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Sesuai intruksi Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, pada 2019 akan lebih difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa. Dan kami dituntut segera mempersiapkan regulasi di daerah untuk anggaran DD tahun yang akan datang," katanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan pembinaan bagi aparatur desa, guna peningkatan kapasitasnya dalam pengelolaan DD.
"Tujuan kegiatan ini agar para aparatur desa dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan tata kelola pemerintahan dan manajemen keuangan yang baik di desa," katanya.
Menurut dia, tahun ini hanya lima kecamatan yang akan diberikan bimtek dan pembinaan, yakni Saketi, Cimanggu, Mekarjaya, Cikeusik, dan Mandalawangi, sisanya tahun depan secara bertahap.
Rakornas dan Evaluasi Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla yang dalam menyampaikan, pembagunan empat tahap hanya ada di Indonesia.
"Di kita pembangunan dilakukan empat tahap mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa, berarti semua masyarakat merasakan pembangunan itu," kata Jusuf Kalla.
Wapres menyatakan rakornas ini harus menghasilkan suatu gagasan untuk dilaksanakan dalam pembangunan pada tahun mendatang. ""Harus ada sinkronisasi mulai dari pusat hingga daerah, dan dana transfer ke daerah harus lebih besar," katanya.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo menyatakan, dana desa merupakan anggaran yang kucurkan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di derah yang setiap tahun mengalami peningkatan. Pertama kali digulirkan 2015 DD sebesar Rp20,67 triliun, 2016 sebesar Rp46,98 triliun, 2017 sebesar Rp60 triliun dan 2018 sebesar Rp60 triliun, selanjutnya pada tahun 2019 diwacanakan akan meningkat menjadi Rp70 triliun.
Hadir dalam acara ini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Menteri Dalam Negeri Hadi Prabowo, gubernur se- Indonesia, bupati dan wali kota se-Indonesia.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018