Tangerang (Antaranews Banten) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyatakan birokrasi pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah masyarakat.
"Saya minta semua OPD lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," katanya di Tangerang, Rabu.
Menurut dia, tidak ada alasan lagi bagi birokrasi untuk bermalas-malasan, terlebih ketika hak sudah terpenuhi sebagai abdi negara, pemerintah dan masyarakat.
"Ada tanggung jawab besar bagi kita untuk bisa memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," katanya.
Menurut Arief, menjadi birokrat memunculkan tanggung jawab besar untuk bisa terus melayani masyarakat, bukan malah ingin dilayani.
"Menjadi birokrat memberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengabdi ke masyarakat. Kerja selama lima hari itu cukup kalau kita benar-benar produktif. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berbuat buat kota ini, bukan buat saya," katanya.
Arief mencontohkan, kasus kekerasan pada perempuan danaAnak yang pada September 2018 ini mencapai 64 kasus, memerlukan komitmen dan penanganan lebih dari setiap instansi yang terkait untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
"Kita tidak bisa berdiam diri melihat ini semua, kalau misalkan pola penanganannya selama ini kurang optimal ya harus kita lakukan evaluasi. Misalnya dengan melibatkan ulama atau masyarakat," ujarnya.
Sementara itu terkait penyerapan anggaran, Arief juga mengingatkan para kepala OPD untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
"Jangan lupa bahwa ada hak warga Kota Tangerang di anggaran yang kita kelola," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Saya minta semua OPD lebih peka terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," katanya di Tangerang, Rabu.
Menurut dia, tidak ada alasan lagi bagi birokrasi untuk bermalas-malasan, terlebih ketika hak sudah terpenuhi sebagai abdi negara, pemerintah dan masyarakat.
"Ada tanggung jawab besar bagi kita untuk bisa memberikan solusi dari setiap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat," katanya.
Menurut Arief, menjadi birokrat memunculkan tanggung jawab besar untuk bisa terus melayani masyarakat, bukan malah ingin dilayani.
"Menjadi birokrat memberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengabdi ke masyarakat. Kerja selama lima hari itu cukup kalau kita benar-benar produktif. Yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa berbuat buat kota ini, bukan buat saya," katanya.
Arief mencontohkan, kasus kekerasan pada perempuan danaAnak yang pada September 2018 ini mencapai 64 kasus, memerlukan komitmen dan penanganan lebih dari setiap instansi yang terkait untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
"Kita tidak bisa berdiam diri melihat ini semua, kalau misalkan pola penanganannya selama ini kurang optimal ya harus kita lakukan evaluasi. Misalnya dengan melibatkan ulama atau masyarakat," ujarnya.
Sementara itu terkait penyerapan anggaran, Arief juga mengingatkan para kepala OPD untuk bisa memaksimalkan waktu yang ada untuk bisa merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.
"Jangan lupa bahwa ada hak warga Kota Tangerang di anggaran yang kita kelola," tegasnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018