Pandeglang (Antaranews Banten) - Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Ferry Hasanuddin menyatakan pemenuhan hak-hak anak harus dipenuhi, dan itu merupakan bagian dari upaya dalam mewujudkan daerah ini sebagai kabupaten layak anak (KLA).
"Dibutuhkan komitmen pemerintah dan masyarakat yang diintegrasikan secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak yang merupakan suatu sistem pembangunan dalam mewujudkan KLA," katanya pada acara rencana aksi daerah gugus tugas KLA di Pandeglang, Kamis.
Ia mengatakan, program pemenuhan hak anak diperlukan kesamaan dan pemahaman, dan itu lebih mudah melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam rangka mengekfektifkan pelaksanaan dan program kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak,
"Keberhasilan program pengembangan kabupaten layak anak sangat tergantung pada komitmen dan peran serta semua pihak, maka saya berharap penembangan rencana aksi daerah untuk layak anak menjadi acuan dalam upaya pemenuhan hak anak agar KLA di Pandeglang bisa terwujud," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A ) Kabupaten Pandeglang, Didi Mulyadi mengatakan dalam mewujudkan kabupaten layak anak pihaknya telah mempelajari legal aspek melalui koordinasi dengan stakeholder terkait.
Selain itu, pihaknya juga telah lama membentuk satgas (satuan tugas) tingkat kabupaten dan kecamatan, sebagai penggerak dalam rangka memenuhi hak anak baik dari bidang kesehatan dan pendidikan.
"Semuanya harus terpenuhi dari segala aspek, dari mulai sarana dan prasarana karena akan di nilai layak-tidaknya sebagai kabupaten layak anak (KLA)," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Dibutuhkan komitmen pemerintah dan masyarakat yang diintegrasikan secara menyeluruh serta berkelanjutan dalam kebijakan program pemenuhan hak anak yang merupakan suatu sistem pembangunan dalam mewujudkan KLA," katanya pada acara rencana aksi daerah gugus tugas KLA di Pandeglang, Kamis.
Ia mengatakan, program pemenuhan hak anak diperlukan kesamaan dan pemahaman, dan itu lebih mudah melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dalam rangka mengekfektifkan pelaksanaan dan program kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak,
"Keberhasilan program pengembangan kabupaten layak anak sangat tergantung pada komitmen dan peran serta semua pihak, maka saya berharap penembangan rencana aksi daerah untuk layak anak menjadi acuan dalam upaya pemenuhan hak anak agar KLA di Pandeglang bisa terwujud," ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A ) Kabupaten Pandeglang, Didi Mulyadi mengatakan dalam mewujudkan kabupaten layak anak pihaknya telah mempelajari legal aspek melalui koordinasi dengan stakeholder terkait.
Selain itu, pihaknya juga telah lama membentuk satgas (satuan tugas) tingkat kabupaten dan kecamatan, sebagai penggerak dalam rangka memenuhi hak anak baik dari bidang kesehatan dan pendidikan.
"Semuanya harus terpenuhi dari segala aspek, dari mulai sarana dan prasarana karena akan di nilai layak-tidaknya sebagai kabupaten layak anak (KLA)," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018