Pandeglang, (Antaranews Banten) - Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menyatakan kekecewaannya karena minimnya peserta pada rencana aksi inovesi daerah (SIDa).
Kekecewaan itu disampaikan Tanto saat saat membuka acara pembahasan draft akhir dokumen rencana aksi daerah Sistem Inovasi Derah (SIDa) di Aula Bappeda Pandeglang, Rabu (7/11).
“Perencanaan sangat penting, sistem inovasi draft awal ini merupakan suatu rancangan yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat akan kinerja dan tercapai tidaknya visi misi bupati dan wakil bupati, akan tetapi saya lihat di sini tidak serius, para pesertanya saja yang hadir sedikit, bahkan bukan para kepala OPD hanya di wakilkan, bagaimana mau maju kita," katanya.
Ia mengatakan, sistem inovasi daerah merupakan pilar penting dari sistem inovasi nasional. "Maka dari itu keberhasilan pembahasan saudara-saudara disini adalah keberhasilan nasional akan tetapi kalau di awali dengan perencanaan yang tidak memuaskan seperti ini kita tidak akan berhasil dan sukses," katanya.
Melalui sistem inovasi daerah ini sebagai gerbong cepat untuk capaian keberhasilan kepala daerah, apalagi rencana aksi inovasi daerah ini.
"Oleh karena itu saya berharap kepada para peserta yang mewakili OPD, bisa disampaikan kepada para kepala OPD sebagai pemangku kebijakan,agar serius menyikapi terkait sistem inovasi ini. Kita harus serius lah, apalagi kegiatan ini di hadiri pihak Universitas Indonesia yang siap membantu pemkab untuk bisa lepas dari daerah tertinggal melalui inovasi yang akan di implementasikan ke depan," ujarnya.
Kepala Bappeda, Kurnia Satriawan mengatakan tujuan penyusunan rencana aksi sistem inovasi daerah yaitu untuk memetakan dan menyusun rencana aksi sistem inovasi daerah,dan capaian keberhasilan rencana aksi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap SIDa ini bisa menjadi peraturan bupati sehingga punya kekuatan hukum yang mengikat, kemudian oleh OPD bisa di integrasikan kedalam dokumen perencanaan daerah.
Menyinggung terkait minimnya peserta, Kurnia mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke tiap OPD terkait kegiatan ini, mungkin para Kepala OPD ada kegiatan lain yang tidak bisa di wakilkan.
"Sebetulnya tidak harus kepala OPD yang hadir. Kepala OPD bisa mengutus pejabat teknis terkait di satkernya, akan tetapi mungkin mengingat rencana aksi inovasi ini sangat penting, makanya Bapak Wakil Bupati berharap kepala OPD yang hadir, tetapi kita bisa mengerti mungkin para kepala OPD ada kesibukan lain," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Kekecewaan itu disampaikan Tanto saat saat membuka acara pembahasan draft akhir dokumen rencana aksi daerah Sistem Inovasi Derah (SIDa) di Aula Bappeda Pandeglang, Rabu (7/11).
“Perencanaan sangat penting, sistem inovasi draft awal ini merupakan suatu rancangan yang bertujuan untuk kepuasan masyarakat akan kinerja dan tercapai tidaknya visi misi bupati dan wakil bupati, akan tetapi saya lihat di sini tidak serius, para pesertanya saja yang hadir sedikit, bahkan bukan para kepala OPD hanya di wakilkan, bagaimana mau maju kita," katanya.
Ia mengatakan, sistem inovasi daerah merupakan pilar penting dari sistem inovasi nasional. "Maka dari itu keberhasilan pembahasan saudara-saudara disini adalah keberhasilan nasional akan tetapi kalau di awali dengan perencanaan yang tidak memuaskan seperti ini kita tidak akan berhasil dan sukses," katanya.
Melalui sistem inovasi daerah ini sebagai gerbong cepat untuk capaian keberhasilan kepala daerah, apalagi rencana aksi inovasi daerah ini.
"Oleh karena itu saya berharap kepada para peserta yang mewakili OPD, bisa disampaikan kepada para kepala OPD sebagai pemangku kebijakan,agar serius menyikapi terkait sistem inovasi ini. Kita harus serius lah, apalagi kegiatan ini di hadiri pihak Universitas Indonesia yang siap membantu pemkab untuk bisa lepas dari daerah tertinggal melalui inovasi yang akan di implementasikan ke depan," ujarnya.
Kepala Bappeda, Kurnia Satriawan mengatakan tujuan penyusunan rencana aksi sistem inovasi daerah yaitu untuk memetakan dan menyusun rencana aksi sistem inovasi daerah,dan capaian keberhasilan rencana aksi.
Oleh karena itu, pihaknya berharap SIDa ini bisa menjadi peraturan bupati sehingga punya kekuatan hukum yang mengikat, kemudian oleh OPD bisa di integrasikan kedalam dokumen perencanaan daerah.
Menyinggung terkait minimnya peserta, Kurnia mengatakan pihaknya sudah berkirim surat ke tiap OPD terkait kegiatan ini, mungkin para Kepala OPD ada kegiatan lain yang tidak bisa di wakilkan.
"Sebetulnya tidak harus kepala OPD yang hadir. Kepala OPD bisa mengutus pejabat teknis terkait di satkernya, akan tetapi mungkin mengingat rencana aksi inovasi ini sangat penting, makanya Bapak Wakil Bupati berharap kepala OPD yang hadir, tetapi kita bisa mengerti mungkin para kepala OPD ada kesibukan lain," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018