Lebak (Antaranews Banten) - Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Lebak, Banten, mendukung program pendidikan gratis bagi siswa-siswi SMA/SMK dan sederajat guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
"Semua siswa di sini gratis tanpa pungutan biaya pendidikan," kata Kepala SMAN 1 Cikulur Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Muft di Lebak, Rabu.
Pendidikan gratis dipastikan akan mendongkrak angka melanjutkan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu ke jenjang SMA/SMK dan sederajat.
Selain itu juga program pembangunan daerah akan berjalan dengan baik karena pendidikan aset bangsa.
Dipastikan negara akan maju jika pendidikan masyarakat itu baik,sehingga pendidikan gratis akan menunjang sumber daya manusia (SDM).
Kebijakan Pemprov Banten yang digulirkan Gubernur Banten Wahidin Halim diapresiasi karena menggratiskan biaya pendidikan berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis Pada SMA/SMK dan Sekolah Khusus Negeri.
Penyelenggaan biaya pendidikan akan ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Rp1,1 juta per siswa/tahun juga BOS Pusat Rp1,4 juta per siswa/tahun.
"Kami menerima bantuan itu senilai Rp2,5 juta per siswa/tahun,sehingga bisa mencukupi untuk proses operasional kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah," katanya.
Menurut Mumu, meskipun pendidikan gratis,tetapi peran komite tetap diperbolehkan untuk partisipasi sumbangan pendidikan dari masyarakat berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 sesuai Bab XII tentang peran Komite Sekolah.
Selain itu juga sumbangan pendidikan dari perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebetulnya, kata dia, pendidikan gratis tidak adil jika diberlakukan bagi potensi siswa dari keluarga pejabat maupun pengusaha.
Potensi itu tidak diberlakukan untuk menghimpun dana partisipasi dari siswa keluarga mampu ekonomi itu.
"Semua siswa SMA/SMK dan sederajat digratiskan berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018," katanya.
Kepala Sekolah SMAN 1 Warunggunung Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya mendukung pendidikan gratis,namun perlu ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS dan BOSDA.
Selama ini,pencairan dana BOS terkadang tidak tepat waktu, karena kegiatan Triwulan II nanti dibayarkan pada Triwulan III.
Akibat keterlambatan pencairan dana BOS itu,terpaksa sekolah mengutang dulu agar KBM berkelanjutan.
"Kami berharap sekolah gratis itu dapat meningkatkan angka melanjutkan pendidikan khususnya bagi siswa dari keluarga miskin," katanya.
Baca juga: Pendidikan Gratis Di Banten Prioritas Siswa Miskin
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Semua siswa di sini gratis tanpa pungutan biaya pendidikan," kata Kepala SMAN 1 Cikulur Kabupaten Lebak Mumu Chaerul Muft di Lebak, Rabu.
Pendidikan gratis dipastikan akan mendongkrak angka melanjutkan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu ke jenjang SMA/SMK dan sederajat.
Selain itu juga program pembangunan daerah akan berjalan dengan baik karena pendidikan aset bangsa.
Dipastikan negara akan maju jika pendidikan masyarakat itu baik,sehingga pendidikan gratis akan menunjang sumber daya manusia (SDM).
Kebijakan Pemprov Banten yang digulirkan Gubernur Banten Wahidin Halim diapresiasi karena menggratiskan biaya pendidikan berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendidikan Gratis Pada SMA/SMK dan Sekolah Khusus Negeri.
Penyelenggaan biaya pendidikan akan ditanggung melalui dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Rp1,1 juta per siswa/tahun juga BOS Pusat Rp1,4 juta per siswa/tahun.
"Kami menerima bantuan itu senilai Rp2,5 juta per siswa/tahun,sehingga bisa mencukupi untuk proses operasional kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah," katanya.
Menurut Mumu, meskipun pendidikan gratis,tetapi peran komite tetap diperbolehkan untuk partisipasi sumbangan pendidikan dari masyarakat berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 sesuai Bab XII tentang peran Komite Sekolah.
Selain itu juga sumbangan pendidikan dari perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebetulnya, kata dia, pendidikan gratis tidak adil jika diberlakukan bagi potensi siswa dari keluarga pejabat maupun pengusaha.
Potensi itu tidak diberlakukan untuk menghimpun dana partisipasi dari siswa keluarga mampu ekonomi itu.
"Semua siswa SMA/SMK dan sederajat digratiskan berdasarkan Pergub Nomor 31 Tahun 2018," katanya.
Kepala Sekolah SMAN 1 Warunggunung Kabupaten Lebak Tuti Tuarsih mengatakan pihaknya mendukung pendidikan gratis,namun perlu ketepatan waktu dalam pencairan dana BOS dan BOSDA.
Selama ini,pencairan dana BOS terkadang tidak tepat waktu, karena kegiatan Triwulan II nanti dibayarkan pada Triwulan III.
Akibat keterlambatan pencairan dana BOS itu,terpaksa sekolah mengutang dulu agar KBM berkelanjutan.
"Kami berharap sekolah gratis itu dapat meningkatkan angka melanjutkan pendidikan khususnya bagi siswa dari keluarga miskin," katanya.
Baca juga: Pendidikan Gratis Di Banten Prioritas Siswa Miskin
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018