Jakarta (Antaranews) - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia tengah menggiatkan layanan diplomasi digital (digital diplomacy) yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi, politik, serta sarana komunikasi bagi WNI di luar negeri.
"Pertengahan April 2018 Kemenlu telah memanfaatkan layanan ini untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri, dengan meluncurkan platform aplikasi Safe Travel yang berbasis multi-platform," kata Achmad Ramadhan dari Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Jumat.
Sebelum menggunakan aplikasi, Kemenlu juga telah memanfaatan layanan digital melalui website dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Youtube, jelas Achmad.
Achmad menjelaskan, layanan ini tidak hanya dipakai dalam kondisi darurat saja, tetapi juga berisikan informasi praktis yang diperlukan WNI.
"Aplikasi yang dapat diunduh gratis ini, WNI akan mendapatkan informasi lengkap mengenai berbagai negara di dunia, informasi kontak Perwakilan RI, hukum dan tata aturan yang berlaku di masing-masing negara, mata uang setempat, tempat ibadah, lokasi wisata, sampai informasi kuliner," kata Achmad.
Fitur penting lainnya, lanjut Achmad, penggunaan tombol darurat (panic button). Dalam keadaan darurat, WNI yang berada di luar negeri dapat menggunakan fitur tombol darurat untuk mengirim foto, merekam video, menghubungi Perwakilan RI terdekat dan mengirim lokasi kejadian.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pentingnya berbagi pengalaman dengan negara-negara yang telah menerapkan layanan "digital diplomasi" (Antara Foto/ Arsip)
Dia juga menambahkan bahwa dari sisi ekonomi, melalui aplikasi ini juga bisa menyampaikan sosialisasi berbagai kegiatan seperti pameran di Luar Negeri.
"Kami harap melalui layanan ini akan tercipta kegiatan bisnis yang sallig menguntungkan," ujar dia.
Komitmen Kemenlu dalam menggiatkan diplomasi digital kembali ditunjukkan lewat kegiatan edukatif berupa seminar bertajuk “Diplomasi Digital” yang digelar Kamis (12/7) di Gedung Kemenlu Jakarta.
Pada seminar internasional itu, Kemenlu menggandeng Pulse Lab Jakarta dan DIPLOFoundation. Seminar dihadiri korps diplomatik, perwakilan Kementerian dan Lembaga, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi swasta.
Dibuka oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dituturkan Project Manager-Asia DIPLOFoundation Shita Laksmi, seminar internasional ini juga menghadirkan sejumlah praktisi diplomasi sebagai pembicara.
Di antaranya, Allaster Cox, Wakil Duta Besar Kedutaan Australia; Rasmus Abildgaard Kristensen, Duta Besar Kedutaan Denmark; Profesor Jovan Kurbalija, Direktur dan Pendiri DiploFoundation; dan Derval Usher, Kepala Pulse Lab Jakarta.
"Seminar membahas pengalaman-pengalaman keberhasilan dan tantangan diplomasi digital, hingga pengaruh diplomasi digital pada kegiatan diplomatik. Termasuk, sejumlah diskusi contoh interaksi sehari-hari dan tantangan ke depan yang dihadapi diplomasi digital,” jelas Shita Laksmi.
Pada kesempatan itu, Jovan Kurbalija, Direktur DiploFoundation, berbicara luas tentang berbagai pengalaman diplomasi digital yang memanfaatkan situs jejaring sosial.
"Di era digital, penggunaan media sosial untuk diplomasi telah menjadi kebutuhan. Hampir semua pemimpin global saat ini memiliki akun Facebook dan Twitter dan menggunakannya sebagai saluran diplomasi," katanya. ***4***
