Tekan stunting, Pemkab Lebak bangun sanitasi spaldes

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten membangun sarana sanitasi dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (spaldes) untuk menekan angka stunting atau kekerdilan.

 

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Lebak Suhendro di Rangkasbitung, Lebak, Rabu, mengatakan pembangunan sarana sanitasi menyehatkan dengan spaldes itu dibiayai dana alokasi khusus (DAK) dan APBD 2024 sebesar Rp9 miliar.

 

Realisasi pembangunan sanitasi itu di sembilan desa di sejumlah kecamatan dan mulai pekerjaannya dilakukan Juli sampai November 2024 yang melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

 

Sasaran sanitasi spaldes itu sebanyak 801 rumah di daerah lokus penanganan prevalensi stunting di sembilan desa di antaranya Desa Kapunduhan, Intanjaya, Nayagati, Kadu Agung Timur , Pasar Keong, Buyut Mekar, Maraya dan Inten Jaya.

Baca juga: Legislator Lebak nilai Prabowo-Gibran bakal fokus atasi stunting

Pengalokasian dana dari DAK itu setiap desa sebesar Rp1,2 miliar, sedangkan APBD Rp300 juta.

 

Perincian pembangunan sanitasi per rumah sekitar Rp12 juta untuk pembelian material kloset, septik, plapon dan tenaga kerja.

 

"Kami berharap pembangunan sanitasi spaldes bisa terealisasi 'zero new stunting' atau tidak ada lagi kasus baru stunting," kata Suhendro.

 

Sementara itu, sejumlah warga Desa Pasar Keong Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak menyatakan bahwa mereka senang dengan adanya pembangunan sarana sanitasi spaldes sehingga tidak buang air besar (BAB) di sembarangan tempat.

 

"Kami merasa bahagia memiliki sanitasi yang layak dan menyehatkan," katanya.

Baca juga: Banten raih apresiasi daerah penyalur bantuan pangan pengentasan stunting

 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah mengatakan pihaknya sangat mendukung pembangunan sanitasi spaldes ditambah penanganan strategi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif yang melibatkan 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

 

Kehadiran OPD memiliki peran penting sesuai fungsi dan tugasnya, seperti PUPR merealisasikan pembangunan sarana sanitasi spaldes.

 

"Kami berharap warga ke depan tidak ada lagi yang BAB sembarangan tempat dan warga memiliki sanitasi yang menyehatkan dan memadai, termasuk air bersih," kata Tuti.

Baca juga: Bank Dunia bantu penanganan stunting di Lebak