Serang (Antaranews Banten) - Pemerintah Provinsi Banten membutuhkan sekitar 102 orang auditor dalam upaya untuk membentuk satgas yang akan mengawasi segala kegiatan pemerintahan dan birokrasi di Provinsi Banten untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
''Banten memerlukan 102 Auditor untuk membentuk satgas, kita kemarin hanya punya 4. Dan saya mendapatkan 20 lagi auditor untuk membentuk satgas. Diharapkan kedepannya lebih baik lagi," kata Wahidin Halim saat menghadiri halal bihalal Majelis Wilayah Keluarga Alumni HMI (MW KAHMI) Banten di pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten mengajak pengurus Majelis Wilayah Keluarga Alumni HMI (MW KAHMI) Banten, untuk bersama-sama membangun Provinsi Banten. Ia juga merasa bangga serta bersyukur karena menjadi bagian dari KAHMI Banten dan meminta dukungan, kritik, serta saran untuk sukseskan pembangunan di Provinsi Banten
Menurutnya, Provinsi Banten yang masih dianggap sebagai salah satu provinsi tertinggal yang ada di Indonesia. Selain itu, masih ada labeling atas provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maupun mentalitas birokrasi yang perlu ditingkatkan serta merupakan pekerjaan rumah yang saat ini menjadi fokus utama.
Wahidin mengatakan, reformasi birokrasi di Proavinsi Banten adalah prioritas utama dari pemerintahan Banten saat ini. Menjadi fokus utama dari segala program yang ada, diantaranya memberikan tunjangan-tunjangan yang tepat sesuai dengan peruntukannya serta menindak keras untuk segala pelanggaran yang terjadi didalam pemerintahan untuk memberikan efek jera pada oknum-oknum terkait.
''Tentu itu semua adalah segala bentuk bagian dari reformasi birokrasi ntuk Banten lebih baik lagi," kata Wahidin dalam halal bihlala yang dihadiri Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung, Prof Siti Zuhro dan seluruh pengurus serta anggota KAHMI Banten
Untuk itu, kata Wahidin, pihaknya merencanakan untuk membentuk satgas pemerintahan, untuk memonitor segala kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Oleh kerenanya, Banten memerlukan sekitar 102 auditor untuk membentuk satgas tersebut.
Wahidin Halim juga mengatakan, fokus pembangunan lainnya saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat terjamin kesehatannya.
''Saya ingin semua biaya kesehatan masyarakat Banten itu dijamin pemerintah daerah," kata dia.
Menurutnya, untuk menjalankan program kesehatan gratis tersebut membutuhkan angagran sekitar Rp600 miliar, menjadi dasar bisa dipenuhi oleh kas anggaran daerah agar program kesehatan gratis bisa dijalankan.
''Tapi secara peraturan memang harus melalui BPJS. Itu yang menjadi hambatan. Tidak bisa langsung," kata Wahidin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas belum maksimalnya pelayanan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) secara online yang belum maksimal pelayanannya. Kedepannya ia berjanji akan lebih meningkatkan pelayanan PPDB tersebut.
Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung mengatakan, anggota KAHMI Banten harus berperan aktif dalam membantu pembangunan di Provinsi Banten dari berbagai sektor,s esuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.
''Seluruh anggota KAHMI Banten untuk kembali mengingat bagimana HMI dibentuk. Tujuan pendiri HMI sendiri untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas, mensejahterakan masyarakat, serta menjunjung tinggi Pancasila," kata Akbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
''Banten memerlukan 102 Auditor untuk membentuk satgas, kita kemarin hanya punya 4. Dan saya mendapatkan 20 lagi auditor untuk membentuk satgas. Diharapkan kedepannya lebih baik lagi," kata Wahidin Halim saat menghadiri halal bihalal Majelis Wilayah Keluarga Alumni HMI (MW KAHMI) Banten di pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten mengajak pengurus Majelis Wilayah Keluarga Alumni HMI (MW KAHMI) Banten, untuk bersama-sama membangun Provinsi Banten. Ia juga merasa bangga serta bersyukur karena menjadi bagian dari KAHMI Banten dan meminta dukungan, kritik, serta saran untuk sukseskan pembangunan di Provinsi Banten
Menurutnya, Provinsi Banten yang masih dianggap sebagai salah satu provinsi tertinggal yang ada di Indonesia. Selain itu, masih ada labeling atas provinsi yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi, maupun mentalitas birokrasi yang perlu ditingkatkan serta merupakan pekerjaan rumah yang saat ini menjadi fokus utama.
Wahidin mengatakan, reformasi birokrasi di Proavinsi Banten adalah prioritas utama dari pemerintahan Banten saat ini. Menjadi fokus utama dari segala program yang ada, diantaranya memberikan tunjangan-tunjangan yang tepat sesuai dengan peruntukannya serta menindak keras untuk segala pelanggaran yang terjadi didalam pemerintahan untuk memberikan efek jera pada oknum-oknum terkait.
''Tentu itu semua adalah segala bentuk bagian dari reformasi birokrasi ntuk Banten lebih baik lagi," kata Wahidin dalam halal bihlala yang dihadiri Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung, Prof Siti Zuhro dan seluruh pengurus serta anggota KAHMI Banten
Untuk itu, kata Wahidin, pihaknya merencanakan untuk membentuk satgas pemerintahan, untuk memonitor segala kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Oleh kerenanya, Banten memerlukan sekitar 102 auditor untuk membentuk satgas tersebut.
Wahidin Halim juga mengatakan, fokus pembangunan lainnya saat ini adalah bagaimana masyarakat dapat terjamin kesehatannya.
''Saya ingin semua biaya kesehatan masyarakat Banten itu dijamin pemerintah daerah," kata dia.
Menurutnya, untuk menjalankan program kesehatan gratis tersebut membutuhkan angagran sekitar Rp600 miliar, menjadi dasar bisa dipenuhi oleh kas anggaran daerah agar program kesehatan gratis bisa dijalankan.
''Tapi secara peraturan memang harus melalui BPJS. Itu yang menjadi hambatan. Tidak bisa langsung," kata Wahidin.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas belum maksimalnya pelayanan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) secara online yang belum maksimal pelayanannya. Kedepannya ia berjanji akan lebih meningkatkan pelayanan PPDB tersebut.
Ketua Majelis Penasehat Majelis Nasional KAHMI Akbar Tanjung mengatakan, anggota KAHMI Banten harus berperan aktif dalam membantu pembangunan di Provinsi Banten dari berbagai sektor,s esuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.
''Seluruh anggota KAHMI Banten untuk kembali mengingat bagimana HMI dibentuk. Tujuan pendiri HMI sendiri untuk membangun bangsa Indonesia yang cerdas, mensejahterakan masyarakat, serta menjunjung tinggi Pancasila," kata Akbar.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018