DPRD Banten meminta Pemprov Banten melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar optimal dalam melakukan penyerapan anggaran APBD Banten 2024 dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Ini kan waktunya tinggal sekitar dua bulan lagi ke akhir tahun. Walaupun kami optimis serapan bisa tercapai maksimal, tapi khawatirnya tidak efektif," kata Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar di Serang, Kamis.
Menurut dia, serapan anggaran tersebut jangan digeber serapannya menjelang akhir tahun, karena program dan kegiatan itu sudah direncanakan dan seharusnya berjalan sejak awal tahun.
"Supaya berputaran ekonomi stabil dan berjalan efektif, seharusnya sepanjang tahun serapannya berjalan stabil," kata Politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2025 harus tunjang pertumbuhan ekonomi
Ia menilai ada ketidakmampuan dalam kepemimpinan dan manajerial APBD di Provinsi Banten. Sehingga serapan anggaran pada Tahun ini hingga menjelang akhir tahun masih di bawah 50 persen.
"Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Yang besar serapannya belanja pegawai, tetapi yang terkait dengan kepentingan masyarakat sangat kecil," kata Nizar.
Nizar mengatakan, pihaknya masih belum mengerti dengan pola kerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan anggaran 2024 karena hingga triwulan tiga 2024 dan menjelang akhir tahun anggaran masih banyak program-program yang belum dilaksanakan.
Padahal, kata dia, program itu disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing dan harus dijalankan sejak awal tahun.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, serapan anggaran APBD Banten hingga Juli 2024 mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp60,19 triliun dari total belanja APBD Banten 2024 sebesar Rp11,87 triliun.
Baca juga: DPRD Banten tekankan penyerapan APBD 2024 oleh OPD sesuai perencanaan
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Ini kan waktunya tinggal sekitar dua bulan lagi ke akhir tahun. Walaupun kami optimis serapan bisa tercapai maksimal, tapi khawatirnya tidak efektif," kata Ketua Komisi IV DPRD Banten M Nizar di Serang, Kamis.
Menurut dia, serapan anggaran tersebut jangan digeber serapannya menjelang akhir tahun, karena program dan kegiatan itu sudah direncanakan dan seharusnya berjalan sejak awal tahun.
"Supaya berputaran ekonomi stabil dan berjalan efektif, seharusnya sepanjang tahun serapannya berjalan stabil," kata Politisi Partai Gerindra ini.
Baca juga: Belanja APBD Banten 2025 harus tunjang pertumbuhan ekonomi
Ia menilai ada ketidakmampuan dalam kepemimpinan dan manajerial APBD di Provinsi Banten. Sehingga serapan anggaran pada Tahun ini hingga menjelang akhir tahun masih di bawah 50 persen.
"Harusnya hingga bulan ini realisasi APBD lebih dari 50 persen. Yang besar serapannya belanja pegawai, tetapi yang terkait dengan kepentingan masyarakat sangat kecil," kata Nizar.
Nizar mengatakan, pihaknya masih belum mengerti dengan pola kerja Pemprov Banten dalam pelaksanaan anggaran 2024 karena hingga triwulan tiga 2024 dan menjelang akhir tahun anggaran masih banyak program-program yang belum dilaksanakan.
Padahal, kata dia, program itu disusun oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama OPD-nya masing-masing dan harus dijalankan sejak awal tahun.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, serapan anggaran APBD Banten hingga Juli 2024 mencapai 52,20 persen atau sebesar Rp60,19 triliun dari total belanja APBD Banten 2024 sebesar Rp11,87 triliun.
Baca juga: DPRD Banten tekankan penyerapan APBD 2024 oleh OPD sesuai perencanaan
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024