Jakarta (Antaranews Banten) - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan kecelakaan kapal di objek wisata Danau Toba menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah untuk menata transportasi air di wilayahnya.
"Ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai 10 daerah tujuan wisata baru di Indonesia seharusnya diikuti dengan penataan transportasi di perairan tersebut," kata Djoko di Jakarta, Kamis.
Seperti diketahui kapal motor Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo (Kab. Samosir) ke Pelabuhan Tigaras (Kab. Simalungun).
Sejak ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi 10 daerah tujuan wisata baru, memberi harapan bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang.
Sayangnya, hingga beberapa waktu belum nampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan di Danau Toba menjadi lebih baik, kata Djoko.
Angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah belum serius menata transportasi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan, jelas Djoko.
Pemda lebih mengurus dan peduli dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari usaha angkutan perairan, jarang ada Pemda yang peduli penataan transportasi perairan.
Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, menurut Djoko, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 25 tahun 2015.
Dalam peraturan tersebut sudah mengatur sumber daya manusia, sarana, dan lingkungan.
Sumber daya manusia yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan, dan pengawas alur. Sarananya pada kapal, alur sungai dan pelabuhan. Sedangkan lingkungan berupa pencegahan dan penanggulangan dari kapal dan kegiatan pelabuhan.
Jika melihat kemampuan APBD dan SDM yang ada, rasanya perlu intervensi pusat (Kemenhub). Sekarang sudah ada BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) di setiap provinsi, dapat membantu mendata ulang keseluruhan yang meliputi SDM, sarana dan kondisi lingkungan se Indonesia, jelas Djoko.
Berikutnya, bisa dilakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang pengelolaan transportasi perairan yang lebih profesional.
Pengelolaan transportasi perairan, menurut Djoko, bisa meniru transportasi udara dan perkeretaapian yang sudah lebih dulu maju.
"Keselamatan bukan sekedar ucapan tetapi harus menjadi kebutuhan. Keselamatan adalah utama dalam penyelenggaraan transportasi," ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Ditetapkannya kawasan Danau Toba sebagai 10 daerah tujuan wisata baru di Indonesia seharusnya diikuti dengan penataan transportasi di perairan tersebut," kata Djoko di Jakarta, Kamis.
Seperti diketahui kapal motor Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba dalam perjalanan dari Pelabuhan Simanindo (Kab. Samosir) ke Pelabuhan Tigaras (Kab. Simalungun).
Sejak ditetapkan Kawasan Danau Toba menjadi 10 daerah tujuan wisata baru, memberi harapan bagi pengusaha kapal motor di Danau Toba untuk berkembang.
Sayangnya, hingga beberapa waktu belum nampak upaya untuk mengembangkan transportasi perairan di Danau Toba menjadi lebih baik, kata Djoko.
Angkutan sungai dan danau lebih banyak dikelola pemerintah daerah. Sedangkan pemerintah daerah belum serius menata transportasi di daerahnya, sehingga ada pengabaian urusan keselamatan dan pelayanan, jelas Djoko.
Pemda lebih mengurus dan peduli dengan capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari usaha angkutan perairan, jarang ada Pemda yang peduli penataan transportasi perairan.
Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, menurut Djoko, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 25 tahun 2015.
Dalam peraturan tersebut sudah mengatur sumber daya manusia, sarana, dan lingkungan.
Sumber daya manusia yang dimaksud untuk pengelola pelabuhan, awak angkutan, dan pengawas alur. Sarananya pada kapal, alur sungai dan pelabuhan. Sedangkan lingkungan berupa pencegahan dan penanggulangan dari kapal dan kegiatan pelabuhan.
Jika melihat kemampuan APBD dan SDM yang ada, rasanya perlu intervensi pusat (Kemenhub). Sekarang sudah ada BPTD (Badan Pengelola Transportasi Darat) di setiap provinsi, dapat membantu mendata ulang keseluruhan yang meliputi SDM, sarana dan kondisi lingkungan se Indonesia, jelas Djoko.
Berikutnya, bisa dilakukan pemetaan dan penjadwalan aksi. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk menambah wawasan tentang pengelolaan transportasi perairan yang lebih profesional.
Pengelolaan transportasi perairan, menurut Djoko, bisa meniru transportasi udara dan perkeretaapian yang sudah lebih dulu maju.
"Keselamatan bukan sekedar ucapan tetapi harus menjadi kebutuhan. Keselamatan adalah utama dalam penyelenggaraan transportasi," ujar dia.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018