Serang (Antaranews Banten) - Gubernur Banten Wahidin Halim berdialog dengan mahasiwa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) untuk membahas berbagai hal terkait kinerja satu tahun pemerintahan termasuk permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi.

Siaran pers yang diterima Antara, Selasa, menyebutkan pertemuan yang bersifat informal tersebut dihadiri delapan orang perwakilan mahasiswa yang juga didampingi Rektor Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sholeh Hidayat pada Senin (14/5) bertempat di Rumah Dinas Gubernur Banten.

"Satu tahun kepemimpinan Pak Wahidin Halim ?dan Pak Andika perlu mendapatkan kontrol dari mahasiswa, karena kami banyak menemukan permasalahan di Provinsi Banten, seperti reformasi birokrasi, kesehatan gratis, pendidikan gratis, infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten," kata Fahmi Ketua Koordinator Kumala.?

Dalam kesempatan tersebut, Kumala menyatakan jika mahasiswa mendukung Gubernur Banten Wahidin Halim dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi.?

"Kami mendukung Bapak untuk dapat melaksanakan visi dan misinya", ujar Fahmi.

Selain itu, Heri pengurus Kumala lainnya menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh gubernur dengan program yang tertuang dalam visi misi ?dinilai sudah bagus, tetapi tetap harus dapat direalisasikan.?

"Kami berharap agar Bapak dapat terus bekerja keras melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi dan misinya," ujar Heri.

Dalam dialog tersebut, Wahidin Halim mengatakan, mahasiswa memang harus kritis karena akan menjadi suplemen bagi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya.

"Saya juga pengalaman menjadi aktivis dan pengurus organisasi mahasiswa pada waktu kuliah dulu," kata Wahidin Halim.

Gubernur mengatakan, Provinsi Banten saat ini tengah berbenah. Sejak dilantik 12 Mei 2017 yang lalu ada beberapa kebijakan yang sudah berjalan yang tidak bisa diubah, selama enam bulan tidak boleh melantik atau merotasi pegawai, kemudian selama dua tahun tidak bisa merotasi pegawai hasil lelang jabatan, penetapan Anggaran ?Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 itu ditetapkan oleh pemimpin terdahulu yang menetapkan dan didalamnya itu tidak menggratiskan pendidikan dan kesehatan, dan tahun 2018 baru bisa menetapkan APBD tersebut yang didalamnya tertuang untuk pendidikan gratis, kesehatan gratis, infrastruktur dan beberapa program lainnya.?

"Jadi satu tahun ini adalah masa transisi menuju Banten yang lebih baik," kata Wahidin.

Wahidin berharap dapat segera merealisasikan visi dan misi yang sudah ditetapkan, termasuk program infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai dua sampai tiga tahun.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Kumala yang sudah mendukung kebijakan-kebijakan pro rakyat yang sudah saya agendakan dan sedang dijalankan secepatnya," ujar Wahidin menambahkan.

Baca juga: Wahidin Halim Menggelar Jalan Sehat

Pewarta: Ganet Dirgantara

Editor : Ganet Dirgantara


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018