Gubernur Banten usul gunakan pengendali asap di PLTU Suralaya

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengusulkan agar penggunaan teknologi pengendali asap diaplikasikan untuk mengolah cemaran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya, Cilegon.

Al Muktabar di Serang, Selasa, mengatakan hal itu dapat dilakukan guna mempertahankan PLTU Suralaya dapat terus memasok listrik, meski ada rencana suntik mati pembangkit listrik berbahan bakar batu bara itu.

“Ternyata teknologi pengendali asap di cerobong dan seterusnya ada. Lalu efek dari pengendalian cerobong itu ternyata menghasilkan debu yang menjadi substitusi dari bahan pokok lain, sumber aktivitas, jadi campuran berbagai hal,” kata Al Muktabar.

Baca juga: Pemprov Banten sebut Co-firing bisa gantikan batu bara di PLTU Suralaya

Ia mengatakan debu asap tersebut dahulunya termasuk limbah B3 (barang beracun dan berbahaya). Namun, kini tidak lagi, dan bisa dimanfaatkan, misalnya untuk campuran semen.

Di sisi lain ia mengatakan terdapat perdebatan metodologi terkait asap PLTU Suralaya.

Ada pihak yang mengatakan arah anginnya ke laut. Namun, ada juga yang mengatakan asap dari Suralaya tidak sampai menjangkau Jakarta dengan jarak 90 km.

Di samping itu, indeks pencemaran udara di Banten juga berada di wilayah kabupaten/kota seperti Kota Tangerang Selatan.

"Saya berkomunikasi dengan Pak Wali agar diintenskan penanaman pohon, kemudian kesadaran masyarakat untuk tidak membakar sampah, lalu juga hal-hal lain,"ujar dia.

Baca juga: Pabrik sekitar Jakarta bakal dipasangi sensor deteksi jenis gas

Al Muktabar berharap adanya komunikasi pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi untuk membahas kondisi lokal, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peran.

“Kita usul jangan pabriknya ditutup, karena ini kan sumber energi, perlu banyak lagi tenaga kerja di sana, lalu membuat pembangkit itu kan mahal. Jadi kita berharap, mohon untuk penggunaan teknologi,” kata dia.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merestui rencana suntik mati atau pensiun dini PLTU Suralaya, demi perbaikan kualitas udara Jakarta.

Luhut pada SCM Summit di Jakarta, 14 Agustus 2024 mengatakan indeks kualitas udara Jakarta berada di 150-200 atau level yang tidak sehat.

Ia juga menegaskan langkah pemerintah untuk mengkaji kemungkinan penghentian operasional PLTU Suralaya karena berumur lebih dari 40 tahun.

Sementara waktu itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menilai rencana tersebut harus mempertimbangkan kehadiran sumber energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai pengganti untuk memastikan kelangsungan pasokan energi berkelanjutan.

Ia mengatakan PLTU Suralaya di Cilegon, Banten, memiliki emisi yang sangat tinggi sehingga rencana pensiun dini perlu direncanakan dengan baik.

Baca juga: Tekan polusi udara, PLTU Suralaya Cilegon diungkap Luhut bakal ditutup