Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan platform-platform media sosial untuk menangkal hoaks selama tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada 2024.
"Semua platform kita kumpulkan. Jadi, kita akan menyepakati mungkin minggu depan atau dua minggu lagi agar hoaks itu juga secara aktif oleh platformnya dimitigasi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi dalam acara Ngopi Bareng Media di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat.
"Jadi bukan dari pemerintah saja, tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks," ia menambahkan.
Kemenkominfo sudah mengajak pengelola platform YouTube, Meta, TikTok, Google, Snake, dan X untuk membantu upaya pemerintah menangkal hoaks terkait Pilkada 2024.
Baca juga: Prabu Revolusi resmi gantikan Usman Kansong jadi Dirjen IKP
Prabu menyampaikan bahwa kolaborasi dengan platform media sosial dilakukan dalam upaya untuk memantau dan mencegah peredaran hoaks serta menanganinya secara cepat.
"Bagaimana caranya? Misalnya, nanti kalau sudah tetap daftar atau nama calon kepala daerahnya dari KPU, nama-nama itu akan diregister ke platform. Nah, sama platform istilahnya tagging namanya, sehingga informasi seputar calon-calon tersebut akan dijaga," katanya.
"Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut, sehingga kalau ada misinformasi atau ada hoaks itu bisa lebih cepat direspons dan lebih cepat ditangani," kata dia.
Kemenkominfo berencana membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks untuk memantau dan mengatasi peredaran konten negatif dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis, aman, dan damai.
Kolaborasi dengan platform media sosial diharapkan dapat mengefektifkan upaya pemerintah dalam memantau dan mencegah peredaran konten-konten negatif yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Baca juga: Kemenkominfo upayakan solusi persoalan ojek online
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
"Semua platform kita kumpulkan. Jadi, kita akan menyepakati mungkin minggu depan atau dua minggu lagi agar hoaks itu juga secara aktif oleh platformnya dimitigasi," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi dalam acara Ngopi Bareng Media di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat.
"Jadi bukan dari pemerintah saja, tapi juga platform aktif melakukan tagging pada hoaks," ia menambahkan.
Kemenkominfo sudah mengajak pengelola platform YouTube, Meta, TikTok, Google, Snake, dan X untuk membantu upaya pemerintah menangkal hoaks terkait Pilkada 2024.
Baca juga: Prabu Revolusi resmi gantikan Usman Kansong jadi Dirjen IKP
Prabu menyampaikan bahwa kolaborasi dengan platform media sosial dilakukan dalam upaya untuk memantau dan mencegah peredaran hoaks serta menanganinya secara cepat.
"Bagaimana caranya? Misalnya, nanti kalau sudah tetap daftar atau nama calon kepala daerahnya dari KPU, nama-nama itu akan diregister ke platform. Nah, sama platform istilahnya tagging namanya, sehingga informasi seputar calon-calon tersebut akan dijaga," katanya.
"Akan ada tim khusus untuk memantau sekian ratus calon pimpinan daerah tersebut, sehingga kalau ada misinformasi atau ada hoaks itu bisa lebih cepat direspons dan lebih cepat ditangani," kata dia.
Kemenkominfo berencana membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks untuk memantau dan mengatasi peredaran konten negatif dalam upaya mewujudkan pilkada yang demokratis, aman, dan damai.
Kolaborasi dengan platform media sosial diharapkan dapat mengefektifkan upaya pemerintah dalam memantau dan mencegah peredaran konten-konten negatif yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
Baca juga: Kemenkominfo upayakan solusi persoalan ojek online
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024