Tangerang (Antara News) - Pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng sampai saat ini masih terkendala pembebasan tanah dari target awal 2018 rampung, sampai saat ini capaian lahan yang dikuasai baru 36,54 persen, padahal direncanakan tol ini akan diresmikan Presiden Jokowi pada Bulan Februari/Maret 2019.
"Kami saat ini terus aktif mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang sebagai pelaksana di lapangan untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah tol Kunciran-Cengkareng," kata Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, Eko Santoso saat dihubungi, Kamis.
Menurut Eko, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara mencapai 122 hektar menggunakan dana Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Eko mengatakan, kendala di lapangan sehingga konstruksi berjalan lambat karena dari lahan yang sudah dibebaskan tersebut lokasinya bukan dalam satu seksi, melainkan tersebar di sejumlah titik (spot) dari empat seksi sepanjang tol Kunciran-Cengkareng
Tol Kunciran-Cengkareng terbagi dalam empat seksi pekerjaan yakni seksi seksi 1 Simpang Susun Kunciran–IC Sultan Ageng Tirtayasa sepanjang 2,04 kilometer, seksi 2. IC Sultan Ageng Tirtayasa–on/off ramp Benteng Betawi sepanjang 3,52 kilometer, seksi 3 on/off ramp Benteng Betawi–IC Husein Sastranegara 6,57 kilometer, dan seksi 4 IC Husein Sastranegara–Benda Junction 2,06 kilometer, total panjangnya 14,19 Kilometer
Eko dapat memaklumi kendala yang dihadapi BPN Kota Tangerang mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar (JORR 2) Runway 3 an kereta bandara sementara personil mereka juga terbatas.
"Sebenarnya untuk pekerjaan kami sudah mulai duluan, tetapi karena pekerjaan dilaksanakan bersamaan dengan proyek infrastruktur lainnya pada akhirnya kami jadi paling belakang. Kami tidak tahu persis kendala apa di lapangan yang membuat pengadaan tanah di tol Kunciran-Cengkareng berjalan lambat," kata Eko.
Menurut Eko, seharusnya dengan adanya payung hukum UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan di lapangan dapat berlangsung mudah dan cepat.
Eko menjelaskan memang ada jadwal baru pada akhir Mei 2018 pembebasan tanah diharapkan 100 persen, meskipun kendala yang dihadapi juga tidak ringan selain masalah harga juga banyaknya kepemilikan ganda dari tanah-tanah yang akan dibebaskan.
BPN Kota Tangerang sendiri masih belum yakin dengan hasil inventarisasi awal karena kepemilikan yang tumpang tindih tersebut, kata Eko.
Namun sejauh ini pelaksanaan inventarisasi masih berjalan normal, masing-masing pihak mengakui tanah miliknya serta pengukuran ulang sudah dilaksanakan, lanjut Eko.
Terkait adanya sejumlahnperusahaan swasta yang tanahnya belum dibebaskan, Eko membenarkan hal tersebut. Misalnya PT Bluebird yang masih keberatan dengan harga yang ditetapkan, dan proses untuk tanah ini sudah sampai di Mahkamah Agung (MA), karena masih di ranah hukum maka belum bisa melaksanakan konstruksi di tanah tersebut. Contoh lain PT Modernland yang masih dalam tahap inventarisasi tapi mereka sudah memberi ijin kepada PT Jakarta Kunciran-Cengkareng (JKC) untuk melaksanakan konstruksi di tanah mereka.
Menurut Eko sampai saat ini masih sekitar 1.354 bidang tanah lagi yang masih harus dibebaskan, sedangkan secara keseluruhan terdapat sekitar 2.554 bidang tanah dalam koridor pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng.
Eko juga menjelaskan sebanyak 36,54 persen (1.143 bidang) dari 2.554 bidang lahan sudah dibayarkan uang ganti ruginya (UGR), sedangkan sisanya sebesar 63,46 persen sesuai target tim akan segera dibayar pada akhir Mei 2018, dalam waktu dekat kami akan melakukan konsinyasi sebanyak 184 bidang (4,34 persen) dan pemberkasan 348 bidang (7,97 persen) dan saya mendapat informasi bahwa PT JKC sudah mendapat ijin bekerja ditanah yg belum dibayar sebesar 21,80 persen sehingga total tanah yang bisa dikonstruksi akan menjadi 70,64 persen, saat ini pun kami sedang melakukan musyawarah sebanyak 65 bidang di kelurahan Pajang Belendung, Jurumudi, Tanah tinggi, Buaran indah serta Kelurahan Benda
Harga tanah tentunya berbeda-beda tergantung surat kepemilikannya apakah itu girik, AJB, atau sertifikat, semuanya yang menetapkan harganya dari apraisal, jelas Eko.
Saat ini untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah, jelas Eko, bagi pemilik tanah yang belum sepakat dananya akan dititip di pengadilan (Konsinyasi) setelah proses inventarisasasi yang dilaksanakan BPN rampung, tujuannya agar pembangunan konstruksi dapat segera dilaksanakan.
Pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng dimulai pada Juni 2017 (ground breaking) serta ditargetkan rampung pada Januari/Februari 2019 dengan pelaksana konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Capaian pekerjaan konstruksi saat ini 12,21 persen dari target 10,22 persen.
Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), anak usaha PT Jasa Marga Tbk, Edwin Cahyadi menjelaskan jika pembebasan lahan 100 persen selesai pada bulan Mei 2018, maka ditargetkan pembangunan kontruksi akan rampung pada bulan Januari/Februari 2019 dan jalan tol Kunciran-Cengkareng sepanjang 14,19 Km beroperasi penuh pada Februari/Maret 2019,
Ia menjelaskan sebanyak 36,54 persen pengadaan tanah sudah UGR, sedangkan 21,80 persen sudah bisa dilakukan konstruksi walaupun belum dibayar, sehingga total yang bisa dikonstruksi sebesar 58,34 persen, dan potensi yg akan dibebaskan dalam bulan April ini sebesar 12,30 persen sehingga tanah yg bisa dikonstruksi sebesar 70,64 persen, tanah yang masih dalam proses pembayaran tapi sudah diizinkan untuk dikontruksi yakni milik : PT CBC, KUA Benda, PT Modern Land, PT Angkasa Pura, PT Pergudangan Nusa Indah, Tanah milik BSDA Kementrian PUPR, RM Lembur Kuring, Tanah Milik Wiyanto Halim, PT Putra Mahatiti, PT Alam Sutera dan PT Alam Raya.
"Kami berharap dalam waktu dekat tanah milik PT Banjar Wijaya, ijin konstruksinya dapat segera diberikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan konstruksi sambil menunggu UGR dari pemerintah," ungkapnya.
Ia menambahkan Jalan Tol Kunciran Cengkareng ini termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan investasi Rp 5,009 triliun, merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung. "Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dari pemilik tanah dari perusahaan besar untuk dapat bekerja sama dengan PPK sebagai wakil pemerintah untuk mempercepat proses ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana harga tanah tersebut berdasarkan apraisal independen" himbau Edwin Cahyadi
Jaringan jalan tol ini berfungsi untuk memecah arus lalu lintas di dalam kota Jakarta, maupun di JORR 1, Selain itu, jalan tol ini juga akan terhubung dengan Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Kunciran-Serpong, serta Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kami saat ini terus aktif mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang sebagai pelaksana di lapangan untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah tol Kunciran-Cengkareng," kata Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, Eko Santoso saat dihubungi, Kamis.
Menurut Eko, total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara mencapai 122 hektar menggunakan dana Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Eko mengatakan, kendala di lapangan sehingga konstruksi berjalan lambat karena dari lahan yang sudah dibebaskan tersebut lokasinya bukan dalam satu seksi, melainkan tersebar di sejumlah titik (spot) dari empat seksi sepanjang tol Kunciran-Cengkareng
Tol Kunciran-Cengkareng terbagi dalam empat seksi pekerjaan yakni seksi seksi 1 Simpang Susun Kunciran–IC Sultan Ageng Tirtayasa sepanjang 2,04 kilometer, seksi 2. IC Sultan Ageng Tirtayasa–on/off ramp Benteng Betawi sepanjang 3,52 kilometer, seksi 3 on/off ramp Benteng Betawi–IC Husein Sastranegara 6,57 kilometer, dan seksi 4 IC Husein Sastranegara–Benda Junction 2,06 kilometer, total panjangnya 14,19 Kilometer
Eko dapat memaklumi kendala yang dihadapi BPN Kota Tangerang mengingat banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan seperti pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar (JORR 2) Runway 3 an kereta bandara sementara personil mereka juga terbatas.
"Sebenarnya untuk pekerjaan kami sudah mulai duluan, tetapi karena pekerjaan dilaksanakan bersamaan dengan proyek infrastruktur lainnya pada akhirnya kami jadi paling belakang. Kami tidak tahu persis kendala apa di lapangan yang membuat pengadaan tanah di tol Kunciran-Cengkareng berjalan lambat," kata Eko.
Menurut Eko, seharusnya dengan adanya payung hukum UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pelaksanaan di lapangan dapat berlangsung mudah dan cepat.
Eko menjelaskan memang ada jadwal baru pada akhir Mei 2018 pembebasan tanah diharapkan 100 persen, meskipun kendala yang dihadapi juga tidak ringan selain masalah harga juga banyaknya kepemilikan ganda dari tanah-tanah yang akan dibebaskan.
BPN Kota Tangerang sendiri masih belum yakin dengan hasil inventarisasi awal karena kepemilikan yang tumpang tindih tersebut, kata Eko.
Namun sejauh ini pelaksanaan inventarisasi masih berjalan normal, masing-masing pihak mengakui tanah miliknya serta pengukuran ulang sudah dilaksanakan, lanjut Eko.
Terkait adanya sejumlahnperusahaan swasta yang tanahnya belum dibebaskan, Eko membenarkan hal tersebut. Misalnya PT Bluebird yang masih keberatan dengan harga yang ditetapkan, dan proses untuk tanah ini sudah sampai di Mahkamah Agung (MA), karena masih di ranah hukum maka belum bisa melaksanakan konstruksi di tanah tersebut. Contoh lain PT Modernland yang masih dalam tahap inventarisasi tapi mereka sudah memberi ijin kepada PT Jakarta Kunciran-Cengkareng (JKC) untuk melaksanakan konstruksi di tanah mereka.
Menurut Eko sampai saat ini masih sekitar 1.354 bidang tanah lagi yang masih harus dibebaskan, sedangkan secara keseluruhan terdapat sekitar 2.554 bidang tanah dalam koridor pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng.
Eko juga menjelaskan sebanyak 36,54 persen (1.143 bidang) dari 2.554 bidang lahan sudah dibayarkan uang ganti ruginya (UGR), sedangkan sisanya sebesar 63,46 persen sesuai target tim akan segera dibayar pada akhir Mei 2018, dalam waktu dekat kami akan melakukan konsinyasi sebanyak 184 bidang (4,34 persen) dan pemberkasan 348 bidang (7,97 persen) dan saya mendapat informasi bahwa PT JKC sudah mendapat ijin bekerja ditanah yg belum dibayar sebesar 21,80 persen sehingga total tanah yang bisa dikonstruksi akan menjadi 70,64 persen, saat ini pun kami sedang melakukan musyawarah sebanyak 65 bidang di kelurahan Pajang Belendung, Jurumudi, Tanah tinggi, Buaran indah serta Kelurahan Benda
Harga tanah tentunya berbeda-beda tergantung surat kepemilikannya apakah itu girik, AJB, atau sertifikat, semuanya yang menetapkan harganya dari apraisal, jelas Eko.
Saat ini untuk mempercepat pelaksanaan pembebasan tanah, jelas Eko, bagi pemilik tanah yang belum sepakat dananya akan dititip di pengadilan (Konsinyasi) setelah proses inventarisasasi yang dilaksanakan BPN rampung, tujuannya agar pembangunan konstruksi dapat segera dilaksanakan.
Pembangunan jalan tol Kunciran-Cengkareng dimulai pada Juni 2017 (ground breaking) serta ditargetkan rampung pada Januari/Februari 2019 dengan pelaksana konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Capaian pekerjaan konstruksi saat ini 12,21 persen dari target 10,22 persen.
Direktur Utama PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC), anak usaha PT Jasa Marga Tbk, Edwin Cahyadi menjelaskan jika pembebasan lahan 100 persen selesai pada bulan Mei 2018, maka ditargetkan pembangunan kontruksi akan rampung pada bulan Januari/Februari 2019 dan jalan tol Kunciran-Cengkareng sepanjang 14,19 Km beroperasi penuh pada Februari/Maret 2019,
Ia menjelaskan sebanyak 36,54 persen pengadaan tanah sudah UGR, sedangkan 21,80 persen sudah bisa dilakukan konstruksi walaupun belum dibayar, sehingga total yang bisa dikonstruksi sebesar 58,34 persen, dan potensi yg akan dibebaskan dalam bulan April ini sebesar 12,30 persen sehingga tanah yg bisa dikonstruksi sebesar 70,64 persen, tanah yang masih dalam proses pembayaran tapi sudah diizinkan untuk dikontruksi yakni milik : PT CBC, KUA Benda, PT Modern Land, PT Angkasa Pura, PT Pergudangan Nusa Indah, Tanah milik BSDA Kementrian PUPR, RM Lembur Kuring, Tanah Milik Wiyanto Halim, PT Putra Mahatiti, PT Alam Sutera dan PT Alam Raya.
"Kami berharap dalam waktu dekat tanah milik PT Banjar Wijaya, ijin konstruksinya dapat segera diberikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan konstruksi sambil menunggu UGR dari pemerintah," ungkapnya.
Ia menambahkan Jalan Tol Kunciran Cengkareng ini termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan investasi Rp 5,009 triliun, merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2, yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta hingga Cibitung. "Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dari pemilik tanah dari perusahaan besar untuk dapat bekerja sama dengan PPK sebagai wakil pemerintah untuk mempercepat proses ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana harga tanah tersebut berdasarkan apraisal independen" himbau Edwin Cahyadi
Jaringan jalan tol ini berfungsi untuk memecah arus lalu lintas di dalam kota Jakarta, maupun di JORR 1, Selain itu, jalan tol ini juga akan terhubung dengan Jalan Tol Jagorawi, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Kunciran-Serpong, serta Jalan Tol Prof. Dr. Sedyatmo.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018