Serang (Antara News Banten) - Pemerintah Provinsi Banten akan mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agribisnis.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis mengatakan, ketika BUMD Agribisnis telah ditetapkan, dana yang akan dikeluarkan untuk penyertaan modal dikisaran Rp 50 miliar. Dana tersebut dipastikan tidak akan mengganggu penyertaan modal untuk BUMD yang lain.
"Rp50 miliar itu cukup, asal direksinya juga harus yang operasional. Dana itu juga tidak mengganggu modal yang lain," kata Hudaya
Hudaya mengungkapkan bahwa keberadaan BUMD Agribisnis sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam rangka membeli gabah petani. Hudaya menilai, tingginya harga beras lantaran gabah selama ini dibawa ke luar daerah dan orang-orang Banten tidak ada yang membeli gabah.
Oleh karenanya, kata dia, BUMD Agribisnis nantinya harus datang ke sawah-sawah dan bernegosiasi langsung dengan para petani. Selain itu, yang paling penting adalah membangun pabrik penggilingan gabah. Sehingga gabah yang terkumpul tidak dibawa kemana-mana.
"Kalau kita punya beras, padi, daya julanya juga akan tinggi. Apalagi berasnya jadi bahan baku industri makin tinggi dan bahkan lebih mahal harganya," kata Hudaya.
Menurut Hudaya, saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan daya saing pembelian gabah petani. Hingga saat ini, persentase nilai tukar petani (NTP) gabah sebesar 101 persen.
Ia berharap dengan adanya BUMD Agribisnis nantinya dapat lebih meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Banten.
Diketahui saat ini DPRD Banten masih melakukan pembahasan Raperda tentang pembentukan BUMD Agobisis Provinsi Banten. Ditargetkan BUMD Banten yang begerak pada sektor pertanian tersebut bisa beroperasi pada Juli 2018.
Baca juga: DPRD Banten Bahas Penyertaan Modal BUMD agrobisnis
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina di Serang, Kamis mengatakan, ketika BUMD Agribisnis telah ditetapkan, dana yang akan dikeluarkan untuk penyertaan modal dikisaran Rp 50 miliar. Dana tersebut dipastikan tidak akan mengganggu penyertaan modal untuk BUMD yang lain.
"Rp50 miliar itu cukup, asal direksinya juga harus yang operasional. Dana itu juga tidak mengganggu modal yang lain," kata Hudaya
Hudaya mengungkapkan bahwa keberadaan BUMD Agribisnis sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam rangka membeli gabah petani. Hudaya menilai, tingginya harga beras lantaran gabah selama ini dibawa ke luar daerah dan orang-orang Banten tidak ada yang membeli gabah.
Oleh karenanya, kata dia, BUMD Agribisnis nantinya harus datang ke sawah-sawah dan bernegosiasi langsung dengan para petani. Selain itu, yang paling penting adalah membangun pabrik penggilingan gabah. Sehingga gabah yang terkumpul tidak dibawa kemana-mana.
"Kalau kita punya beras, padi, daya julanya juga akan tinggi. Apalagi berasnya jadi bahan baku industri makin tinggi dan bahkan lebih mahal harganya," kata Hudaya.
Menurut Hudaya, saat ini yang harus dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan daya saing pembelian gabah petani. Hingga saat ini, persentase nilai tukar petani (NTP) gabah sebesar 101 persen.
Ia berharap dengan adanya BUMD Agribisnis nantinya dapat lebih meningkatkan nilai tukar petani di Provinsi Banten.
Diketahui saat ini DPRD Banten masih melakukan pembahasan Raperda tentang pembentukan BUMD Agobisis Provinsi Banten. Ditargetkan BUMD Banten yang begerak pada sektor pertanian tersebut bisa beroperasi pada Juli 2018.
Baca juga: DPRD Banten Bahas Penyertaan Modal BUMD agrobisnis
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018