Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemenkumham atau Hari Pengayoman 2024 di Halaman Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Senin.
Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto menjelaskan sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar berfokus melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di masing-masing wilayah.
"Fokus kita pada peningkatan kesadaran hukum kita berharap bahwa masyarakat tidak hanya sekedar sebagai obyek hukum tapi juga menjadi subyek dari penciptaan hukum dan regulasi," kata Dodot.
Baca juga: Hari Pengayoman, Kemenkumham Banten bagikan sembako
Oleh karena itu, lanjut Dodot yang terpenting saat ini bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham Banten untuk masuk ke desa-desa, agar mendorong kepatuhan terhadap aturan sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
"Jadi Kemenkumham harus masuk ke desa-desa memberikan penyadaran penyuluhan hukum karena sumbernya ada di desa. Lebih dalam lagi bagaimana kemudian meningkatkan rumah tangga keluarga yang sadar hukum. Dengan merangkul seluruh instansi, BNN misalnya soal bahaya narkotika menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut Dodot menjelaskan, desa sadar hukum ini merupakan salah satu program Kemenkumham yang dilanjutkan masing-masing wilayah.
"Dari total 1.252 desa yang ada di kabupaten kota di Banten, kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan penyuluhan dan terbentuk desa sadar hukum total 125 Desa/Kelurahan. Dan ini akan terus kita lakukan percepatan untuk pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat," pungkas Dodot.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Banten beri remisi 6.284 narapidana di HUT RI
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
Kepala Kanwil Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto menjelaskan sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pihaknya menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar berfokus melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di masing-masing wilayah.
"Fokus kita pada peningkatan kesadaran hukum kita berharap bahwa masyarakat tidak hanya sekedar sebagai obyek hukum tapi juga menjadi subyek dari penciptaan hukum dan regulasi," kata Dodot.
Baca juga: Hari Pengayoman, Kemenkumham Banten bagikan sembako
Oleh karena itu, lanjut Dodot yang terpenting saat ini bagaimana meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh jajaran Kemenkumham Banten untuk masuk ke desa-desa, agar mendorong kepatuhan terhadap aturan sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
"Jadi Kemenkumham harus masuk ke desa-desa memberikan penyadaran penyuluhan hukum karena sumbernya ada di desa. Lebih dalam lagi bagaimana kemudian meningkatkan rumah tangga keluarga yang sadar hukum. Dengan merangkul seluruh instansi, BNN misalnya soal bahaya narkotika menyadarkan masyarakat untuk tidak terlibat," katanya menjelaskan.
Lebih lanjut Dodot menjelaskan, desa sadar hukum ini merupakan salah satu program Kemenkumham yang dilanjutkan masing-masing wilayah.
"Dari total 1.252 desa yang ada di kabupaten kota di Banten, kita sudah berhasil melaksanakan kegiatan penyuluhan dan terbentuk desa sadar hukum total 125 Desa/Kelurahan. Dan ini akan terus kita lakukan percepatan untuk pelaksanaan penyuluhan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat," pungkas Dodot.
Baca juga: Kanwil Kemenkumham Banten beri remisi 6.284 narapidana di HUT RI
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024