Serang (Antara News Banten) - Pemerintah Provinsi Banten bersama BPJS Kesehatan melakukan pendataan untuk warga yang akan menerima jaminan kesehatan gratis, baik melalui mekasnisme pelayanan BPJS Kesehatan maupun yang akan menggunakan KTP Banten.
"Kita sedang menghitung berapa orang miskin yang bisa kita intervensi, berapa yang punya potensi wajib mandiri, bayar sendiri dan berapa yang menjadi tanggungan perusahaan," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai melakukan pertemuan dengan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris di pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu.
Menurut Wahidin, setelah pendataan itu selesai, kemudian akan dipilah mana saja dan berapa yang akan ditanggung oleh Pemprov Banten dan juga kabupaten/kota, untuk mendapatkan jaminan kesehatannya.
Jika saja da sekitar 600 ribu warga miskin di Banten, ada sebagian yang sudah dicover oleh kabupaten/kota untuk mendapatkan jaminan kesehatannya.
"Kemudian nanti orang yang hampir miskin atau tidak terlalu miskin tapi tidak mampu bayar BPJS. Nanti pemerintah daerah yang akan menanggung biayanya disaat mereka sakit dengan syarat ada KTP," kata Wahidin.
Terhadap tanggungan yang potensi punya kemampuan untuk membayar, bersama-sama antara pemerintah provinsi dan BPJS untuk mendorong masyarakat agar mampu membayar premi BPJS Kesehatan.
"Itu sudah ada pemetaannya, "kata Wahidin.
Ia mengatakan, saat ini bagi warga miskin yang tidak memiliki kemampuan bayar premi BPJS, Pemprov Banten sudah menanggung sekitar 127 ribu orang, dari asusmsi warga misikin di Banten yang belum memilki BPJS sekitar 600 ribu orang dan sisanya sebagian sudah ditanggung kabupaten/kota.
Baca juga: Dinkes: Penyakit Katastropik Masih Ditanggung BPJS Kesehatan
Sementara Direktur Kepesertaan dan Pelayanan Pesertta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan, pertemuan antara gubernur dengan Dirut BPJS Kesehatan tersebut dalam tahap ``sharing`` terkait program gubernur Banten dalam upaya melindungi rakyatnya yang sakit agar mampu berobat secara gratis melalui intervensi dari pemerintah Provinsi Banten.
"Ini kan program bersama-sama pemerintah yang harus didukung, karena khawatir rakyat Banten yang sakit, nanti pak gubernur hadiri di situ melalui program ini," kata Andayani.
Oleh karena itu, pihaknmya akan memastikan untuk menjalankan program kesehatan gratis bagi warga Banten ini dengan menghitung berama orang miskin yang perlu mendapat intervensi pemerintah provinsi Banten dari sekitar 2 juta warga Banten yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
"Nah ini kan mau dihitung dan dipastikan berapa angkanya dan ada di mana orangnya," kata Andayani usai mendampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris bertemu gubernur Banten. Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018
"Kita sedang menghitung berapa orang miskin yang bisa kita intervensi, berapa yang punya potensi wajib mandiri, bayar sendiri dan berapa yang menjadi tanggungan perusahaan," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai melakukan pertemuan dengan Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris di pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu.
Menurut Wahidin, setelah pendataan itu selesai, kemudian akan dipilah mana saja dan berapa yang akan ditanggung oleh Pemprov Banten dan juga kabupaten/kota, untuk mendapatkan jaminan kesehatannya.
Jika saja da sekitar 600 ribu warga miskin di Banten, ada sebagian yang sudah dicover oleh kabupaten/kota untuk mendapatkan jaminan kesehatannya.
"Kemudian nanti orang yang hampir miskin atau tidak terlalu miskin tapi tidak mampu bayar BPJS. Nanti pemerintah daerah yang akan menanggung biayanya disaat mereka sakit dengan syarat ada KTP," kata Wahidin.
Terhadap tanggungan yang potensi punya kemampuan untuk membayar, bersama-sama antara pemerintah provinsi dan BPJS untuk mendorong masyarakat agar mampu membayar premi BPJS Kesehatan.
"Itu sudah ada pemetaannya, "kata Wahidin.
Ia mengatakan, saat ini bagi warga miskin yang tidak memiliki kemampuan bayar premi BPJS, Pemprov Banten sudah menanggung sekitar 127 ribu orang, dari asusmsi warga misikin di Banten yang belum memilki BPJS sekitar 600 ribu orang dan sisanya sebagian sudah ditanggung kabupaten/kota.
Baca juga: Dinkes: Penyakit Katastropik Masih Ditanggung BPJS Kesehatan
Sementara Direktur Kepesertaan dan Pelayanan Pesertta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari mengatakan, pertemuan antara gubernur dengan Dirut BPJS Kesehatan tersebut dalam tahap ``sharing`` terkait program gubernur Banten dalam upaya melindungi rakyatnya yang sakit agar mampu berobat secara gratis melalui intervensi dari pemerintah Provinsi Banten.
"Ini kan program bersama-sama pemerintah yang harus didukung, karena khawatir rakyat Banten yang sakit, nanti pak gubernur hadiri di situ melalui program ini," kata Andayani.
Oleh karena itu, pihaknmya akan memastikan untuk menjalankan program kesehatan gratis bagi warga Banten ini dengan menghitung berama orang miskin yang perlu mendapat intervensi pemerintah provinsi Banten dari sekitar 2 juta warga Banten yang belum memiliki BPJS Kesehatan.
"Nah ini kan mau dihitung dan dipastikan berapa angkanya dan ada di mana orangnya," kata Andayani usai mendampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris bertemu gubernur Banten. Budi Suyanto
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2018