Atasi kemiskinan, Pemkab Lebak realisasikan 150 unit RTLH

Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten merealisasikan pembangunan 150 unit rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2024 di 23 desa tersebar di 15 kecamatan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

 

"Realisasi pembangunan RTLH hingga kini sudah mencapai 80 sampai 90 persen," kata Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Lebak Helmi di Rangkasbitung, Lebak, Senin.  

 

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dengan berbagai program yang dilaksanakan organisasi perangkat daerah (OPD) di antaranya bantuan bagi RTLH itu.

 

Dimana bantuan RTLH itu dialokasikan bantuan stimulan rumah swadaya (BSRS) tahun 2024 senilai Rp3 miliar untuk 150 unit.

Baca juga: Pemkab Lebak minta nelayan waspadai gelombang tinggi selatan Banten

 

Masyarakat yang menerima bantuan RTLH itu per unit Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk tambahan biaya tukang.

 

Namun, bantuan dana stimulan tersebut tidak mencukupi untuk merehabilitasi RTLH, sehingga harus melibatkan partisipasi masyarakat dengan bergotong royong.

 

"Kami berharap pembangunan RTLH berjalan lancar dan kualitas bangunan rumah cukup baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga mereka," katanya menjelaskan.

 

Menurut dia, saat ini, masyarakat Kabupaten Lebak yang kondisi rumahnya tidak layak huni cukup banyak hingga mencapai 43 ribu dari sebelumnya 49 ribu unit.

Baca juga: Pemkab Lebak bertekad wujudkan "zero new stunting"
 

Pemerintah Kabupaten Lebak setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk program RTLH agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem

 

Bantuan dana program RTLH itu untuk keperluan membeli kebutuhan material bangunan, namun diprioritaskan membeli material bangunan di lokasi terdekat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.   

 

Pencairan dana RTLH itu melalui rekening bank guna mencegah penyimpangan dana tersebut.

 

Adapun, persyaratan masyarakat yang mendapatkan bantuan dana stimulan itu di antaranya berpenghasilan rendah, tanah hak milik, kondisi rumah berlantai tanah, tidak memiliki lantai, sanitasi hingga jendela.

 

Setelah memenuhi persyaratan itu, kata dia, masyarakat yang menempati RTLH dapat mengajukan ke aparatur desa dan kecamatan sampai kabupaten.

 

Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan verifikasi dengan melibatkan Dinas PUPR, DPRKPPdan konsultan.

 

"Jika kondisi rumah mereka itu layak untuk direhabilitasi maka dapat direalisasikan pembangunannya," kata Helmi.

 

Sementara itu, Rohman (45) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengaku dirinya merasa lega setelah mendapatkan bantuan program RTLH itu, sehingga kondisi rumah miliknya sudah tidak ketakutan roboh diterpa angin.

 

"Kami sekarang bersama keluarga cukup sejahtera dengan kondisi rumah layak huni dan memiliki kamar mandi, cuci dan kakus ( MCK)," kata Rohman.

Baca juga: Pemkab Lebak programkan rehap 150 RTHL atasi kemiskinan ekstrem