Tingginya Pengangguran Masih Menjadi Tantangan Pembangunan Banten

Serang (Antara News) - Masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten yakni mencapai 9,2 persen berdasarkan data BPS pada akhir 2017, masih menjadi persoalan dan tantangan yang belum bisa diselesaikan oleh Pemprov Banten.

"Tantangan luar biasa adalah pengangguran terbuka jauh di atas angka nasional. Saya belum tahu kontribusinya dari mana, atau mungkin terjadi di beberapa kabupaten dan kota," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat memipin rapat evaluasi kinerja pembangunan Banten tahun anggaran 2017 dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 di Pendopo Gubernur Banten di Serang, Rabu.

Ia mengatakan, menurut BPS kontribusi pengangguran di Banten adalah berasal dari lulusan SMK yang menganggur disamping persoalan lainnya seperti kurangnya komunikasi pihak terkait dengan industri di Banten yang jumlahnya mencapai sekitar 14 ribu industri.

"Perlu komunikasi dengan industri yang ada di Banten, jumlahnya mencapai 14 ribu," kata Wahidin Halim.

Gubernur Banten mengatakan, trend pertumbuhan ekonomi di Banten sebetulnya menunjukkan perkembangan lebih baik, yaitu  mencapai 5,62 persen. Ditambah ada berbagai program pemerintah baik dari pusat maupun daerah yang ada di Banten.

Bahkan, kata dia, IPM Banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori  IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III tahun 2017 mencapai 5,62 persen, jauh di atas capaian nasional yang hanya 5,06 persen. Tingkat kemiskinan sebesar 5,45 persen lebih baik dari angka nasional yang mencapai 10,64 persen.

Namun begitu, kata Wahidin, masih ada masalah kemiskinan, angka pengangguran terbuka di Banten yang jauh di atas angka nasional pada 2017.

Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2018, kata Wahidin, Pemprov Banten telah memiliki stimulus keuangan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Belanja APBD 2018 Provinsi Banten akan mencapai Rp11,3 triliun, dana transfer pusat ke daerah akan mencapai Rp15,9 triliun, dan pagu APBN yang dikelola Rp10,25 triliun, belum ditambah kekuatan APBD dari masing-masing kabupaten/kota.

"Kita akan programkan pembangunan 100 kilometer lebih jalan provinsi pada 2018. Membuat program kesehatan gratis hanya menggunakan KTP, dan pembangunan sekolah setingkat SMA/SMK," katanya.

Wahidin Halim mengatakan keberhasilan atau kegagalan yang diraih oleh Provinsi Banten, tidak lepas dari keberhasilan atau kegagalan kinerja kabupaten kota, dan hal ini juga tidak lepas dari peran satuan kerja instansi vertikal.

"Forum evaluasi pembangunan 2017 dan pembagian DIPA tahun anggaran 2018 ini, mari kita maknai sebagai wahana untuk meningkatkan sinergisitas. Sinergisitas perencanaan kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan aparatur, serta pengembangan wilayah," kata Wahidin.

Gubernur Banten meminta dinas/lembaga terkait agar berhati-hati dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tersebut, jangan sampai terjadi korupsi atau penyimpangan.

"Kedepankan kejujuran, moralitas, tanggung jawab dan istiqomah bahwa ini uang negara. Pergunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Hadir pada evaluasi pembangunan daerah tersebut Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kepala Kanwil Perbendaharaan Provinsi Banten Niken Pudiyastuti, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta,  Wali kota Tangerang Arief R Wismansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wakil Wali kota Tangsel Benjamin Davnie, Wakil Wali kota Serang Sulhi Choir, Plt Wali kota Cilegon Edi Eriyadi, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi, Bupati Pandeglang Irna Narulita, Forkompida Banten dan Kepala OPD dilingkungan Pemprov Banten.