Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten, Subadri Ushuluddin meminta kepada DPP PPP untuk menindak tegas pengurus partai yang membuat gaduh.
“Sesuai dengan kesepakatan saat Rapimnas juga, kami meminta kepada DPP dan petinggi majelis ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” kata Subadri dalam keterangan resmi yang diterima media di Serang, Rabu
Pernyataan mantan Wakil Walikota Serang tersebut mengomentari apa yang disampaikan Plt Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan bahwa hasil Rapimnas IX terkait muktamar hanyalah gimmick politik.
Baca juga: Gagal penuhi ambang batas, PPP akan gugat hasil rekapitulasi KPU RI
“Intinya semua kader partai apalagi pengurus di DPP DPW DPC semuanya menyadari keputusan paling puncak yaitu Rapimnas. Menurut saya sah muktamar dilaksanakan sesuai AD/ART pada tahun 2025. Karena semua DPW PPP se-Indonesia sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART yang berlaku yaitu tahun 2025,” kata Subadri menambahkan.
Subadri pun lantas mempertanyakan kepada Plt Sekretaris DPW Bali yang juga hadir saat Rapimnas IX, mengapa tak kunjung bersuara di dalam forum jika memang tidak setuju dengan hasil rapat.
“Sepengelihatan saya karena sesama DPW, waktu itu DPW Bali hadir dan tidak bersuara. Kalau pun dibilang gimmick atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegasnya.
Baca juga: PDIP dukung PPP gugat hasil Pileg ke Mahkamah Konstitusi
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
“Sesuai dengan kesepakatan saat Rapimnas juga, kami meminta kepada DPP dan petinggi majelis ketika ada kader atau pengurus partai yang membuat gaduh agar segera ditindak. Tujuannya, agar partai ini jumeneng (tegak) tetap adem dan tidak ada pengacau,” kata Subadri dalam keterangan resmi yang diterima media di Serang, Rabu
Pernyataan mantan Wakil Walikota Serang tersebut mengomentari apa yang disampaikan Plt Sekretaris DPW Bali M Thobahul Aftoni yang menyatakan bahwa hasil Rapimnas IX terkait muktamar hanyalah gimmick politik.
Baca juga: Gagal penuhi ambang batas, PPP akan gugat hasil rekapitulasi KPU RI
“Intinya semua kader partai apalagi pengurus di DPP DPW DPC semuanya menyadari keputusan paling puncak yaitu Rapimnas. Menurut saya sah muktamar dilaksanakan sesuai AD/ART pada tahun 2025. Karena semua DPW PPP se-Indonesia sudah bersepakat, semuanya sudah mengeluarkan pendapat, dan suara bulatnya adalah menegaskan muktamar sesuai AD/ART yang berlaku yaitu tahun 2025,” kata Subadri menambahkan.
Subadri pun lantas mempertanyakan kepada Plt Sekretaris DPW Bali yang juga hadir saat Rapimnas IX, mengapa tak kunjung bersuara di dalam forum jika memang tidak setuju dengan hasil rapat.
“Sepengelihatan saya karena sesama DPW, waktu itu DPW Bali hadir dan tidak bersuara. Kalau pun dibilang gimmick atau apa pun di luar, mungkin Mas Toni patut dipertanyakan apakah paham organisasi? Saat forum kan hadir, kenapa tidak bersuara?” tegasnya.
Baca juga: PDIP dukung PPP gugat hasil Pileg ke Mahkamah Konstitusi
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024