Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan berkoordinasi dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait polemik tata ruang wilayah IKN antara OIKN dengan masyarakat di Pemaluan, Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN, sehingga kita dapat menyimpulkan termasuk juga merekomendasikan solusi yang terbaik,” ujarnya usai acara “Peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Kamis.
Ia mengatakan, dirinya bersama Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik. Apabila progres pembangunan berjalan baik dan sukses, maka akan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang ada di lokasi pembangunan maupun di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia.
“Aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan IKN itu sendiri,” ujarnya menegaskan.
Baca juga: Peta jalan IKN untuk jadi kota yang dicintai diluncurkan 20 Maret
Ia mengaku juga sering mendapatkan arahan agar pembangunan jangan sampai menimbulkan korban dalam masyarakat, terlebih diperlakukan dengan tidak adil.
“Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain,” kata AHY.
Menurutnya, harus ada penyelesaian yang menguntungkan dua belah pihak, terutama masyarakat, misalnya melalui skema relokasi serta penggantian kerugian, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.
Baca juga: Kejagung-Kementerian ATR/BPN sepakat bersinergi berantas mafia tanah
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan terus menyosialisasikan dan berdiskusi secara intens dengan masyarakat terkait tertib perizinan serta tertib tata ruang di Nusantara, Kalimantan Timur.
"Ada dua isu utama yakni terkait perizinan dan juga bagaimana disiplin tata ruang. Terkait perizinan dari tahun lalu kami sudah melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa, lurah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat seperti dari Sepaku, Loa Janan, dan Kutai Kartanegara," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi.
OIKN sendiri dalam melakukan sosialisasi mengenai tertib perizinan dan tertib disiplin tata ruang selalu mengedepankan pendekatan persuasif melalui diskusi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Saya minggu depan akan mulai turun untuk berdiskusi lagi dengan masyarakat, kami akan mencari solusi-solusi terbaik seperti apa baik dari sisi pemerintah yang tidak merugikan masyarakat," kata Thomas.
Baca juga: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara disebut tidak perlu APBN
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024
“Saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan OIKN, sehingga kita dapat menyimpulkan termasuk juga merekomendasikan solusi yang terbaik,” ujarnya usai acara “Peluncuran laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023” di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Pusat, Kamis.
Ia mengatakan, dirinya bersama Presiden Joko Widodo selalu menekankan bahwa pembangunan IKN harus dijalankan dengan baik. Apabila progres pembangunan berjalan baik dan sukses, maka akan berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat yang ada di lokasi pembangunan maupun di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia.
“Aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan IKN itu sendiri,” ujarnya menegaskan.
Baca juga: Peta jalan IKN untuk jadi kota yang dicintai diluncurkan 20 Maret
Ia mengaku juga sering mendapatkan arahan agar pembangunan jangan sampai menimbulkan korban dalam masyarakat, terlebih diperlakukan dengan tidak adil.
“Memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang-undang yang berlaku, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Kita harus memahami sejarahnya, kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain,” kata AHY.
Menurutnya, harus ada penyelesaian yang menguntungkan dua belah pihak, terutama masyarakat, misalnya melalui skema relokasi serta penggantian kerugian, dampak sosial kemasyarakatan, dan lain-lain.
Baca juga: Kejagung-Kementerian ATR/BPN sepakat bersinergi berantas mafia tanah
Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan terus menyosialisasikan dan berdiskusi secara intens dengan masyarakat terkait tertib perizinan serta tertib tata ruang di Nusantara, Kalimantan Timur.
"Ada dua isu utama yakni terkait perizinan dan juga bagaimana disiplin tata ruang. Terkait perizinan dari tahun lalu kami sudah melakukan sosialisasi baik di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh kepala desa, lurah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat seperti dari Sepaku, Loa Janan, dan Kutai Kartanegara," ujar Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi.
OIKN sendiri dalam melakukan sosialisasi mengenai tertib perizinan dan tertib disiplin tata ruang selalu mengedepankan pendekatan persuasif melalui diskusi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
"Saya minggu depan akan mulai turun untuk berdiskusi lagi dengan masyarakat, kami akan mencari solusi-solusi terbaik seperti apa baik dari sisi pemerintah yang tidak merugikan masyarakat," kata Thomas.
Baca juga: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara disebut tidak perlu APBN
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2024