BANTEN GANDENG SEMUA RS LAYANI KESEHATAN WARGA MISKIN
Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten akan menggandeng semua rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas serta klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, melalui SKTM atau identitas kependudukan lainnya, mulai 2018.
"Semua rumah sakit kita gandeng, termasuk puskesmas dan klinik. Kemarin yang hadir semua rumah sakit jumlahnya ada 106 rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sigit Wardojo di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, semua rumah sakit mengaku siap memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program yang digulirkan oleh Pemprov Banten tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan antara gubernur dengan perwaklilan rumah sakit se-Banten pada Selasa (10/10) di Tangerang.
''Besok kami akan berdiskusi kembali dengan pihak rumah sakit untuk membicarakan soal sistem pembiayaannya,"kata Sigit.
Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan anggaran dalam RAPBD Banten 2018 untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Adapun pola yang akan diterapkan nantinya masih dilakukan pembahasan, apakah diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan atau bisa diklaim pembayarannya ke Pemprov Banten.
''Nanti semua warga yang nyata-nyata kurang mampu belum masuk BPJS Kesehatan akan kita cover semua, asal mau di kelas III,"kata Sigit.
Sebab, kata dia, berdasarkan data di BPJS Kesehatan ada sekitar 2,5 juta warga Banten yang belum masuk BPJS Kesehatn. Akan tetapi dari jumlah tersebut, sebagian orang yang mampu dan sebagian lagi orang yang tidak mampu,
''Nah yang tidak mampu ini yang akan kita tanggung nanti, dasarnya bisa SKTM ataupun identitas kependudukan," kata Sigit.
Selain ditanggung Pemprov Banten, kata dia, dari jumlah ribuan warga kurang mampu yang belum masuk BPJS Kesehatan tersebut, kemungkinan nantinya tidak semua ditanggung oleh pemprov Banten, karena bisa dilakukan sharing dengan kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan fiskal.
''Intinya semua warga kurang mampu itu harus dicover, hanya saja sebagian masuk ke provinsi sebagian lagi di kabupaten/kota,"kata Sigit.
Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengumpulkan seluruh jajaran manajemen rumah sakit se-Banten, baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Sakit Siloam, di Tangerang, Selasa, Wahidin meminta komitmen jajaran manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Banten yang masih dirasa kurang.
"Pemerintah merasa berkepentingan membangun kemitraan dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi rakyat," kata Wahidin Halim.
Saat ini, kata Wahidin, berbagai kendala dalam proses administrasi penerimaan pasien pengguna kartu sehat dan BPJS menjadi bahasan utama, serta masih adanya rumah sakit yang menolak pasien tidak mampu dengan berbagai alasan. Maka itu, ia mengajak seluruh komponen rumah sakit bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
"Kedepan kita harus mulai berbagi tugas, masyarakat yang tercover oleh BPJS harus dilayani dengan baik. Tetapi masih ada rakyat yang dipinggiran daerah, bahkan di kota masih ada yang belum terlayani dan belum mampu ikut BPJS, itu akan kita bantu," katanya.
Lebih lanjut, Wahidin Halim mengatakan, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi hal yang mutlak harus diberikan. Ia mengharapkan tidak ada lagi rumah sakit swasta maupun pemerintah menolak warganya.
"Kalau ada orang Banten sakit segera fasilitasi, jangan ditolak. Saya akan mati-matian bela warga saya," kata Wahidin menegaskan.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten akan menggandeng semua rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas serta klinik untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, melalui SKTM atau identitas kependudukan lainnya, mulai 2018.
"Semua rumah sakit kita gandeng, termasuk puskesmas dan klinik. Kemarin yang hadir semua rumah sakit jumlahnya ada 106 rumah sakit," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sigit Wardojo di Serang, Rabu.
Ia mengatakan, semua rumah sakit mengaku siap memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program yang digulirkan oleh Pemprov Banten tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti pertemuan antara gubernur dengan perwaklilan rumah sakit se-Banten pada Selasa (10/10) di Tangerang.
''Besok kami akan berdiskusi kembali dengan pihak rumah sakit untuk membicarakan soal sistem pembiayaannya,"kata Sigit.
Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan anggaran dalam RAPBD Banten 2018 untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Adapun pola yang akan diterapkan nantinya masih dilakukan pembahasan, apakah diintegrasikan ke dalam BPJS Kesehatan atau bisa diklaim pembayarannya ke Pemprov Banten.
''Nanti semua warga yang nyata-nyata kurang mampu belum masuk BPJS Kesehatan akan kita cover semua, asal mau di kelas III,"kata Sigit.
Sebab, kata dia, berdasarkan data di BPJS Kesehatan ada sekitar 2,5 juta warga Banten yang belum masuk BPJS Kesehatn. Akan tetapi dari jumlah tersebut, sebagian orang yang mampu dan sebagian lagi orang yang tidak mampu,
''Nah yang tidak mampu ini yang akan kita tanggung nanti, dasarnya bisa SKTM ataupun identitas kependudukan," kata Sigit.
Selain ditanggung Pemprov Banten, kata dia, dari jumlah ribuan warga kurang mampu yang belum masuk BPJS Kesehatan tersebut, kemungkinan nantinya tidak semua ditanggung oleh pemprov Banten, karena bisa dilakukan sharing dengan kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan fiskal.
''Intinya semua warga kurang mampu itu harus dicover, hanya saja sebagian masuk ke provinsi sebagian lagi di kabupaten/kota,"kata Sigit.
Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengumpulkan seluruh jajaran manajemen rumah sakit se-Banten, baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Sakit Siloam, di Tangerang, Selasa, Wahidin meminta komitmen jajaran manajemen rumah sakit dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat Banten yang masih dirasa kurang.
"Pemerintah merasa berkepentingan membangun kemitraan dengan rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi rakyat," kata Wahidin Halim.
Saat ini, kata Wahidin, berbagai kendala dalam proses administrasi penerimaan pasien pengguna kartu sehat dan BPJS menjadi bahasan utama, serta masih adanya rumah sakit yang menolak pasien tidak mampu dengan berbagai alasan. Maka itu, ia mengajak seluruh komponen rumah sakit bersama-sama mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.
"Kedepan kita harus mulai berbagi tugas, masyarakat yang tercover oleh BPJS harus dilayani dengan baik. Tetapi masih ada rakyat yang dipinggiran daerah, bahkan di kota masih ada yang belum terlayani dan belum mampu ikut BPJS, itu akan kita bantu," katanya.
Lebih lanjut, Wahidin Halim mengatakan, pelayanan kesehatan masyarakat menjadi hal yang mutlak harus diberikan. Ia mengharapkan tidak ada lagi rumah sakit swasta maupun pemerintah menolak warganya.
"Kalau ada orang Banten sakit segera fasilitasi, jangan ditolak. Saya akan mati-matian bela warga saya," kata Wahidin menegaskan.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017