Cilegon (Antara News) - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digulirkan pemerintah mampu menekan angka kemiskinan.
"Kami yakin PKH dan KIP itu sangat diperlukan bagi masyarakat miskin," kata Mensos usai penyerahan secara simbolis bantuan PKH dan KIP di Gedung Asa Sport Center, Kota Cilegon, Kamis.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan kemiskinan melalui berbagai program sosial, di antaranya penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra), PKH, Jamsosratu, KIP, hingga BPJS PBI.
Pemerintah tahun depan akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) hingga jumlah total 10 juta dari sebelumnya enam juta kepala keluarga.
"Kenaikan KPM sebanyak empat juta KK tahun 2018 itu merupakan komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan," katanya.
Untuk masyarakat Banten, kata dia, masyarakat miskin yang mendapat bantuan PKH sebanyak 82.000 KK.
Jumlah KPM baru itu ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan data persentase kemiskinan terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara nasional ketentuan angka kemiskinan dan gini rasio didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur.
"Kami berharap masyarakat yang mendapat bantuan PKH bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," katanya.
Ia mengatakan peningkatan jumlah KPM itu mengacu survei yang dilakukan Bank Dunia, Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Keuangan.
Karena itu, pemerintah mendorong untuk mengoptimalkan penambahan KPM untuk memutus mata rantai kemiskinan.
"Semua warga yang menjadi KPM dapat menerima PKH, KIP, BPJS PBI, Rastra, dan bantuan sosial lainnya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Kami yakin PKH dan KIP itu sangat diperlukan bagi masyarakat miskin," kata Mensos usai penyerahan secara simbolis bantuan PKH dan KIP di Gedung Asa Sport Center, Kota Cilegon, Kamis.
Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan kemiskinan melalui berbagai program sosial, di antaranya penyaluran beras masyarakat sejahtera (rastra), PKH, Jamsosratu, KIP, hingga BPJS PBI.
Pemerintah tahun depan akan menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) hingga jumlah total 10 juta dari sebelumnya enam juta kepala keluarga.
"Kenaikan KPM sebanyak empat juta KK tahun 2018 itu merupakan komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan," katanya.
Untuk masyarakat Banten, kata dia, masyarakat miskin yang mendapat bantuan PKH sebanyak 82.000 KK.
Jumlah KPM baru itu ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan data persentase kemiskinan terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Secara nasional ketentuan angka kemiskinan dan gini rasio didorong oleh sejumlah faktor, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur.
"Kami berharap masyarakat yang mendapat bantuan PKH bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka," katanya.
Ia mengatakan peningkatan jumlah KPM itu mengacu survei yang dilakukan Bank Dunia, Bappenas, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Keuangan.
Karena itu, pemerintah mendorong untuk mengoptimalkan penambahan KPM untuk memutus mata rantai kemiskinan.
"Semua warga yang menjadi KPM dapat menerima PKH, KIP, BPJS PBI, Rastra, dan bantuan sosial lainnya," katanya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017