Pandeglang (Antara News) - Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten, Ferry Hasanuddi menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang lalai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami akan terus melakukan pengawasan kepada para OPD terkait kinerja dan pelayanan, bagi para kepala OPD yang tidak bisa menunjukan kinerja serta pelayanan yang baik kepada masyarakat saya akan memberikan sanksi yang tegas, saya tidak main-main, aturan yang berbicara," katanya pada pembinaan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan di Pandeglang, Rabu.
Ia juga mengingatkan para pegawai, baik yang berstatu sebagai aparatur sipil negera (ASN) maupun non-ASN merupakan pelayan masyarakat, maka tugasnya itu wajib dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Menurut dia, dalam hal kinerja serta pelayanan, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap penilaian kinerja para OPD, dan ketika warga tidak puas dengan pelayanan yang diberikan maka menjadi indikasi kalau pelayanan OPD kuarang maksimal.
"Untuk itu saya berharap para kepala OPD untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat, kami tidak ingin mendengar lagi adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang baik," ujarnya.
Bagi para kepala OPD yang tidak bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat akan diberikan sanksi tegas serta akan mengevaluasi dan menindaklanjuti untuk jadi bahan pertimbangan ke depan.
Ferry menambahkan sebagai aparatur, kepala OPD harus mempunyai terobosan dan program yang tepat sasaran untuk masyarakat.
"Kepala OPD harus memiliki integritas dan kapasitas, serta bisa menunjukkan kemampuan sebagai seorang pemimpin, Oleh karena itu pembinaan aparatur ini sangat tepat, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan yang yang lebih baik," katanya.
Kasubag Umum Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang Juhanas Waluyo mengatakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan sebagai wahana konsolidasi dan evaluasi serta upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017
"Kami akan terus melakukan pengawasan kepada para OPD terkait kinerja dan pelayanan, bagi para kepala OPD yang tidak bisa menunjukan kinerja serta pelayanan yang baik kepada masyarakat saya akan memberikan sanksi yang tegas, saya tidak main-main, aturan yang berbicara," katanya pada pembinaan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan di Pandeglang, Rabu.
Ia juga mengingatkan para pegawai, baik yang berstatu sebagai aparatur sipil negera (ASN) maupun non-ASN merupakan pelayan masyarakat, maka tugasnya itu wajib dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Menurut dia, dalam hal kinerja serta pelayanan, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting terhadap penilaian kinerja para OPD, dan ketika warga tidak puas dengan pelayanan yang diberikan maka menjadi indikasi kalau pelayanan OPD kuarang maksimal.
"Untuk itu saya berharap para kepala OPD untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat, kami tidak ingin mendengar lagi adanya keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang kurang baik," ujarnya.
Bagi para kepala OPD yang tidak bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat akan diberikan sanksi tegas serta akan mengevaluasi dan menindaklanjuti untuk jadi bahan pertimbangan ke depan.
Ferry menambahkan sebagai aparatur, kepala OPD harus mempunyai terobosan dan program yang tepat sasaran untuk masyarakat.
"Kepala OPD harus memiliki integritas dan kapasitas, serta bisa menunjukkan kemampuan sebagai seorang pemimpin, Oleh karena itu pembinaan aparatur ini sangat tepat, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja dan mutu pelayanan yang yang lebih baik," katanya.
Kasubag Umum Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pandeglang Juhanas Waluyo mengatakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan sebagai wahana konsolidasi dan evaluasi serta upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kegiatan ini juga sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi," ujarnya.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2017