Cawagub: Politik Uang Cikal - Bakal Korupsi

Serang (Antara News) - Calon wakil gubernur Banten nomor urut 2 Embay Mulya Syarif mengajak masyarakat Banten untuk menghindari politik uang, karena praktik itu cikal-bakal korupsi.

"Poliitk uang sangat berbahaya, akan menjadi cikal bakal korupsi, karena orang yang mengeluarkan anggaran yang cukup besar mustahil dia tidak akan mengembalikannya. Makanya kita harus mulai membangun demokrasi yang bersih," kata Embay Mulya Syarif usai menghadiri gelar brigade anti politik di alun-alun Barat Kota Serang, di Serang, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya mendorong Pilgub Banten tahun ini menjadi pesta demokrasi tanpa politik uang dan tanpa kecurangan Sehingga dengan demokrasi yang baik nanti akan menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bersih dan tidak curang.

"Politik uang adalah perilaku hina karena membeli hak politik rakyat, hak poltik rakyat tidak boleh dibeli dengan uang berapapun, karena itu harga diri, harga diri harus dibela sekalpiun dengan nyawa," kata calon wakil gubernur Banten pasangan Rano Karno tersebut.

Ia mengajak masyarakat Banten harus mulai berubah dan menghindari politik uang.

"Jika ingin punya pemimpin yang bersih, masyarakat juga harus mulai menjadi masyarakat yang bersihM Mustahil masyarakat yang tidak baik akan menghasilkan pemimpin yang baik," katanya.

Ia berkomitmen untuk menghidari politik uang, karena politik uanh tersebut juga dilarang oleh ajaran agama.

"Ajaran agama menyatakan, orang yang menyuap dan disuap sama-sama di dalam neraka," kata Embay Mulya Syarif.

Ribuan satgas atau brigade anti 'money politics' diturunkan untuk mengawasi pelaksanaan Pilgub Banten agar tidak terjadi politik uang dalam pelaksanaan Pilgub Banten 15 Pebruari 2017.

Apel gelar pasukan atau brigade anti money politic tersebut dilangsungkan di alun-alun Barat Kota Serang dipimpin Ketua tim pemenangan internal PDI Perjuangan TB Hasanudin dan dihadiri Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 2 Embay Mulya Syarif.

Komandan apel siaga brigade anti money politik yang juga ketua tim pemenangan internal PDI Perjuangan Tubagus Hasanudin dalam amanatnya mengatakan, Banten tidak boleh diserahkan kepada calon pemimpin Banten baik nomor urut 1 maupun nomor 2 yang kemudian menggunakan politik uang untuk memenangkannya. Secara  hukum politik uang itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berarti bisa dipidanakan dan juga diharamkan oleh agama apapun.

"Jika ditemukan ada politik uang dalam Pilgub Banten ini, kita akan proses sesuai dengan hukum dan pasti ada yang akan dipenjarakan. Siapapun yang bermain money politic harus dipenjarakan sesuai dengan undang-undang yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia," kata TB Hasanudin yang juga anggota DPR RI dari PDI perjuangan tersebut.