Masyarakat Lebak Diminta Tidak Terima Politik Uang

Lebak (Antara News) - Masyarakat Kabupaten Lebak diminta tidak menerima politi uang pada pemilihan kepala daerah gubernur Banten yang dilaksanakan serentak 15 Februari 2017.

"Kami berharap masyarakat lebih cerdas dalam menggunakan hak pilih pada Pilkada dan tidak menerima politik uang," kata Welly Suntara, seorang tokoh pemuda Kabupaten Lebak, Kamis.

Pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada dapat menjadikan pelajaran masyarakat agar tidak menerima politik uang dari pihak manapun sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Banten.

Pemberian uang sama sekali tidak dibenarkan dalam Pilkada dan masyarakat jangan sampai menerima uang tersebut.

Selain itu juga politik uang dapat menyengsarakan masyarakat lima tahun ke depan.

Saat ini, banyak kepala daerah (bupati/wali kota dan gubernur) terlibat korupsi karena mereka mengeluarkan biaya Pilkada cukup tinggi.

Karena itu, pihaknya mengajak masyarakat jangan sampai menerima politik uang yang diberikan tim sukses dari manapun.

"Kami minta warga menjadikan Pilkada sebagai pendidikan politik dengan tidak menerima uang sepersen pun," katanya.

Menurut dia, masyarakat memilih suara pada Pilkada tersebut sesuai dengan hati nurani untuk menentukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten.

Apakah mereka itu calon gubernur memiliki kreteria untuk membawa pembangunan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga apakah calon kepala daerah bersih dari perbuatan korupsi juga memiliki rekam jejak yang baik.

"Semua itu tergantung penilaian masyarakat untuk menggunakan hak politiknya pada 15 Februari mendatang," kata Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Lebak itu.

Ia mengatakan, pesta demokrasi Pilkada Banten akan menjadi rusak jika masyarakat menerima politik uang.

Sebab, pemberian uang tidak mendidik masyarakat sehingga dapat melahirkan kepala daerah yang korup dan tidak memiliki hati nurani.

Selain itu juga pihaknya menyayangkan perilaku masyarakat jika menerima politik uang karena sikap seperti itu adalah bentuk kecurangan.

"Kami berharap masyarakat menolak pemberian uang dari calon kepala daerah itu," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Lebak Ahmad Saparudin mengatakan pihaknya terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pendidikan politik.

Tujuan sosialisasi itu untuk mendongkrak partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada Banten.

Selain itu juga menciptakan Pilkada yang bersih, berkualitas dan berintegritas tanpa politik uang.

"Kami minta masyarakat tidak menerima politik uang sehingga gubernur Banten yang terpilih memiliki kompetensi sehingga bisa membawa perubahan pembangunan ke arah yang lebih baik," ujarnya.