Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penyelesaian persoalan aksi separatis yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua harus menggunakan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.
"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan resistensi KKB di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB harus dilakukan secara komprehensif. Dia juga meminta Pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua.
Baca juga: Tim gabungan TNI/Polri kuasai markas KKB di Gome Papua Tengah
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.
"Masyarakat dunia bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif," kata Bamsoet sapaan akrabnya.
Baca juga: Pakai baju adat Maluku, Presiden Jokowi hadiri sidang tahunan MPR
Baca juga: Lagi di Pacitan, SBY tak hadiri Sidang Tahunan MPR
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," kata Bambang Soesatyo saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini bangsa Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan resistensi KKB di Papua. Oleh karena itu, penyelesaian separatisme dan KKB harus dilakukan secara komprehensif. Dia juga meminta Pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang menyelewengkan dana otonomi khusus untuk Papua.
Baca juga: Tim gabungan TNI/Polri kuasai markas KKB di Gome Papua Tengah
"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," tegasnya.
Tidak hanya itu, ia mengatakan Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.
"Masyarakat dunia bekerja sama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif," kata Bamsoet sapaan akrabnya.
Baca juga: Pakai baju adat Maluku, Presiden Jokowi hadiri sidang tahunan MPR
Baca juga: Lagi di Pacitan, SBY tak hadiri Sidang Tahunan MPR
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023