Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus melakukan penataan aset yang dimiliki, guna mengoptimalkan pemanfaatan demi kepentingan publik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah menyampaikan hingga akhir Juli setidaknya terdapat 844 bidang lahan aset Provinsi Banten yang telah di sertifikat.
"Ada 1.292 aset lahan yang dimiliki Provinsi Banten, yang telah tersertifikat 844 lahan atau 65,33 persen dan masih menyisakan 448 lahan yang belum tersertifikat," ungkap Berly saat diskusi Kamisan yang diselenggarakan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
"Dan pada tahun 2023 ini kami menargetkan dapat tersertifikat sebanyak 282 lahan," katanya menambahkan.
Tidak hanya itu, kata Berly, dalam optimalisasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten kedepannya.
Baca juga: Menteri ATR puji UMKM Kabupaten Serang saat bagikan sertifikat
"Pemanfaatan aset sedang kita coba, mulai dari sisi pengamanan, penata usahaan dan sisi pendapatan yang kita coba usulkan. Itu akan kita terapkan di tahun 2024 dengan beberapa potensi yang signifikan dalam meningkatkan PAD di Provinsi Banten," katanya.
Dikatakan, untuk tahun ini pihaknya akan melakukan appraisal terhadap 40 bidang lahan yang akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset.
"Kita sedang mengupayakan appraisal independen yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan itu aset idle atau yang tidak di gunakan oleh OPD untuk menunjang tugas fungsinya," imbuhnya.
Sehingga nantinya hal tersebut masuk dalam retribusi daerah atau retribusi jasa usaha, dan diharapkan mampu berkontribusi terhadap PAD Provinsi Banten.
"Metode ini terdiri dari 4 jenis yang bisa dimanfaatkan, yakni sewa dalam bentuk MoU, KPBU (kerjasama pemanfaatan badan usaha) dengan profit sharing, Bangun Serah Guna atau Guna Serah Bangun, serta kerjasama penyediaan infrastruktur," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Deni Saprowi mengatakan persoalan aset telah menjadi perhatian semua pihak, sehingga diharapkan Pemprov Banten dapat segera mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto serahkan 303 sertifikat ke pemda di Banten
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rd. Berly Rizki Natakusumah menyampaikan hingga akhir Juli setidaknya terdapat 844 bidang lahan aset Provinsi Banten yang telah di sertifikat.
"Ada 1.292 aset lahan yang dimiliki Provinsi Banten, yang telah tersertifikat 844 lahan atau 65,33 persen dan masih menyisakan 448 lahan yang belum tersertifikat," ungkap Berly saat diskusi Kamisan yang diselenggarakan Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis.
"Dan pada tahun 2023 ini kami menargetkan dapat tersertifikat sebanyak 282 lahan," katanya menambahkan.
Tidak hanya itu, kata Berly, dalam optimalisasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten kedepannya.
Baca juga: Menteri ATR puji UMKM Kabupaten Serang saat bagikan sertifikat
"Pemanfaatan aset sedang kita coba, mulai dari sisi pengamanan, penata usahaan dan sisi pendapatan yang kita coba usulkan. Itu akan kita terapkan di tahun 2024 dengan beberapa potensi yang signifikan dalam meningkatkan PAD di Provinsi Banten," katanya.
Dikatakan, untuk tahun ini pihaknya akan melakukan appraisal terhadap 40 bidang lahan yang akan dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset.
"Kita sedang mengupayakan appraisal independen yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dan itu aset idle atau yang tidak di gunakan oleh OPD untuk menunjang tugas fungsinya," imbuhnya.
Sehingga nantinya hal tersebut masuk dalam retribusi daerah atau retribusi jasa usaha, dan diharapkan mampu berkontribusi terhadap PAD Provinsi Banten.
"Metode ini terdiri dari 4 jenis yang bisa dimanfaatkan, yakni sewa dalam bentuk MoU, KPBU (kerjasama pemanfaatan badan usaha) dengan profit sharing, Bangun Serah Guna atau Guna Serah Bangun, serta kerjasama penyediaan infrastruktur," jelasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Deni Saprowi mengatakan persoalan aset telah menjadi perhatian semua pihak, sehingga diharapkan Pemprov Banten dapat segera mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
Baca juga: Menteri ATR Hadi Tjahjanto serahkan 303 sertifikat ke pemda di Banten
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023