Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon, Banten melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Senin, menggelar sosialisasi kebutuhan program untuk mendukung standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan di wilayah setempat.
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon perlu dipecahkan bersama-sama dengan industri yang bisa dilakukan melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu dukungan industri dan masyarakat. Maka dari itu kita ajak berkolaborasi dalam hal ini," kata Helldy di hadapanUPTD Puskesmas se-Kota Cilegon dan sejumlah perwakilan industri.
Baca juga: Dinas Kesehatan Cilegon gelar pelatihan desain grafis bagi petugas
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon, Rully Kusumawardani mengatakan kegiatan ini sengaja digelar untuk mendorong pihak swasta berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani permasalahan dasar yang menghambat tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon.
Mengingat saat ini, seperti dijelaskan Rully, masih banyak kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan dukung di berbagai program seperti kebutuhan peralatan antropometri bagi 289 layanan Posyandu, kebutuhan alokasi anggaran tambahan untuk pembiayaan peserta JKN yang dibiayai pemerintah, program makanan tambahan, pembangunan sarana air bersih dan jamban.
"Kita tidak berbicara tidak hanya stunting saja. Pada stunting misalnya, tidak hanya berkutat pada nutrisi tapi di situ juga ada lingkungan, air bersih, jamban, akses kesehatan secara menyeluruh, imunisasi, jadi ini komprehensif penyelesaian nya harus menyeluruh, tidak hanya memikirkan satu bagian saja nutrisinya misalnya itu tidak bisa semuanya harus diselesaikan bersama," kata Rully menjelaskan.
Diketahui, pada 2023 ini Dinkes Kota Cilegon mendapatkan alokasi anggaran Rp198 miliar dan anggaran tambahan Rp5 miliar. Namun sebanyak 50 persennya telah dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai dan Rp36 miliar nya diposkan untuk pembiayaan peserta JKN yang iurannya dibiayai APBD.
"Ya jadi kebutuhannya adalah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Kenapa? Karena saat ini masih ada masalah dasar ya seperti stunting, pemberian nutrisi nya, sarana air bersih dan jamban. Makanya kita minta Industri hadir agar berkolaborasi bersama-sama mendukung terpenuhi nya standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon. Industri di kota ada banyak ya tapi yang berkontribusi masih di bawah 50 persennya," pungkas Rully.
Baca juga: Krakatau Sarana Properti dukung bedah rumah di Kota Cilegon
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon perlu dipecahkan bersama-sama dengan industri yang bisa dilakukan melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) nya.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu dukungan industri dan masyarakat. Maka dari itu kita ajak berkolaborasi dalam hal ini," kata Helldy di hadapanUPTD Puskesmas se-Kota Cilegon dan sejumlah perwakilan industri.
Baca juga: Dinas Kesehatan Cilegon gelar pelatihan desain grafis bagi petugas
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon, Rully Kusumawardani mengatakan kegiatan ini sengaja digelar untuk mendorong pihak swasta berkontribusi dalam membantu pemerintah menangani permasalahan dasar yang menghambat tercapainya standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon.
Mengingat saat ini, seperti dijelaskan Rully, masih banyak kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan dukung di berbagai program seperti kebutuhan peralatan antropometri bagi 289 layanan Posyandu, kebutuhan alokasi anggaran tambahan untuk pembiayaan peserta JKN yang dibiayai pemerintah, program makanan tambahan, pembangunan sarana air bersih dan jamban.
"Kita tidak berbicara tidak hanya stunting saja. Pada stunting misalnya, tidak hanya berkutat pada nutrisi tapi di situ juga ada lingkungan, air bersih, jamban, akses kesehatan secara menyeluruh, imunisasi, jadi ini komprehensif penyelesaian nya harus menyeluruh, tidak hanya memikirkan satu bagian saja nutrisinya misalnya itu tidak bisa semuanya harus diselesaikan bersama," kata Rully menjelaskan.
Diketahui, pada 2023 ini Dinkes Kota Cilegon mendapatkan alokasi anggaran Rp198 miliar dan anggaran tambahan Rp5 miliar. Namun sebanyak 50 persennya telah dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai dan Rp36 miliar nya diposkan untuk pembiayaan peserta JKN yang iurannya dibiayai APBD.
"Ya jadi kebutuhannya adalah untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Kenapa? Karena saat ini masih ada masalah dasar ya seperti stunting, pemberian nutrisi nya, sarana air bersih dan jamban. Makanya kita minta Industri hadir agar berkolaborasi bersama-sama mendukung terpenuhi nya standar pelayanan minimal kesehatan di Kota Cilegon. Industri di kota ada banyak ya tapi yang berkontribusi masih di bawah 50 persennya," pungkas Rully.
Baca juga: Krakatau Sarana Properti dukung bedah rumah di Kota Cilegon
Editor : Bayu Kuncahyo
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023