Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten sudah menyerahkan semua berkas dan kelengkapan mengenai pengajuan pegawai honorer kategori satu sehingga tinggal menunggu keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Samsir di Serang, Rabu, mengatakan Pemprov Banten sudah beberapa kali menyampaikan surat ke Kemenpan-RB untuk mempertanyakan nasib honorer yang belum diangkat menjadi CPNS.

"Semua data administrasi sudah disampaikan semua, tinggal nunggu verifikasi dari Kemenpan. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban," kata Samsir.

Ia mengatakan pihaknya mempertanyakan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait nasib ratusan honorer K1, yang dinyatakan menjadi tanggung jawab Pemprov Banten dan diminta segera diusulkan.

Padahal, data administrasi dan persyaratan tersebut sudah disampaikan sejak Tahun 2010 lalu.

"Kami sudah menyampaikan data honorer K1 ke Kemenpan dan BKN sejak 2010. Jumlahnya ada 934, saat itu diverifikasi oleh BKN dan BPKP," kata Samsir.

Dari hasil verifikasi itu, sebanyak  781 orang memenuhi syarat sehingga masih tersisa 153 yang tidak memenuhi syarat. Kemudian Pemprov Banten melakukan sanggahan pada 2012 dan delapan orang kembali diterima.

"Nah terakhir pada 17 Juni 2014 diminta surat pernyataan, tanggung jawab mutlak dari gubernur untuk 781 orang yang menyatakan dokumen itu sudah lengkap sesuai permintaan. Akhirnya 415 diangkat jadi PNS sisanya sampai saat ini masih ada 359 belum diangkat," katanya.

Oleh karena itu, pada 16 Pebruari 2015 Pemprov Banten kembali menyurati Kemenpan menanyakan sisa honorer K1 yang belum diangkat itu. Kemudian pada 28 Pebruari 2016 menyurati kembali Kemenpan menanyakan pengangkatan dan sampai saat ini belum ada jawaban.

"Padahal persyaratan dan usulan itu sudah masuk sejak lama. Tinggal diverifikasi dan disampaikan kembali ke kami," katanya.

Terakhir, kata dia, Pemprov Banten menyampaikan surat pada 23 Mei 2016 untuk meminta audiensi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Namun belum ada jawaban ke pihak Pemprov Banten.

Sekda Banten Ranta Suharta juga menyatakan bahwa pemprov sudah berjuang sejak 2010 untuk menyelesaikan honorer K1. Bahkan beberapa kali kunjungan Kemenpan Ke Banten, persoalan honorer K1 yang belum diangkat CPNS selalu disampaikan ke Kemenpan.

"Sebenarnya kita sudah berjuang sejak lama, tapi memang jawaban dari Kemenpan belum ada. Kemarin juga kami nunggu di Pemprov Banten, tapi Kemenpan tidak mampir, hanya ke Polda Banten," kata Ranta.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi meminta Pemprov Banten menyelesaikan urusan pegawai honorer kategori satu (K1) yang saat ini belum diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Kalau honorer K1 harusnya sudah selesai. Kalau ada honorer K1 yang belum selesai, maka pejabat pembina kepegawaiannya harus membawa data-data administratif sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan di Mapolda Banten di Serang, Selasa (14/6).

Yuddy mengatakan, pihaknya pernah menyampaikan undangan kepada Gubernur Banten Rano Karno untuk membahas K1 tersebut, namun tidak datang. Bahkan saat ia datang ke Pemprov Banten untuk menemui Rano juga sedang tidak ada di tempat.

"Saya undang Gubernur, Pak Gubernurnya tidak datang. Saya mau datang ke Gubernur, Gubernurnya juga lagi tidak ada," katanya.

Pewarta: Mulyana

Editor : Ganet Dirgantara


COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2016