Pemprov Banten Gandeng LKPP Benahi Pengadaan Barang

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten berupaya melakukan pembenahan dalam pengadaan barang dan jasa, diantaranya melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

Gubernur Banten Rano Karno di Serang, Selasa, mengatakan Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) berupaya terus melakukan perbaikan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Salah satunya yang dilakukan adalah melaksanakan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Peningkatan pemahaman pengadaan barang dan jasa ini merupakan bagian dari rencana aksi pencegahan pemberantasan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mandiri, yang merupakan kesungguhan Provinsi Banten menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel," kata Gubernur Banten Rano Karno saat memberikan arahan pada kegiatan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa di Aula Bappeda Banten.

Menurut Rano, saat ini Pemprov Banten juga terus berupaya untuk mewujudkan "Good Governance dan Clean Government" dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian peningkatan SDM dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP).

"ULP ini merupakan badan yang khusus diperhatikan KPK, karena itu kita harus kerja serius dan ini juga bagian dari rencana aksi kita dan saran dari KPK membentuk ULP mandiri. Maka itu harus segera dibentuk, jangan menunggu SOTK baru, agar kita serius membenahi Banten," katanya.

Gubernur Banten juga mengajak kepada seluruh SKPD dilingkungan Pemprov Banten, untuk bangkit dan menjadikan opini WDP dari BPK atas laporan keuangan Pemprov 2015 menjadi momentum perbaikan Banten kedepan lebih baik lagi.

"Ini adalah momentum bagi kita semua, karena sudah saatnya Banten sejajar dengan provinsi lain. Sudah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat Banten," kata Rano.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah LKPP Aris Supriyanto mengajak kepada Pemprov Banten terutama kepala SKPD untuk bermitra dan bekerja sama dengan LKPP dalam perbaikan menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan akuntabel adalah dengan menyiapkan SDM yang handal dan kredibel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

"Kita siap membantu dan bekerja sama dengan SKPD, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki anggaran yang cukup besar dan pekerjaan yang strategis. Kita juga ingin ULP di Banten nantinya bisa menjadi percontohan secara nasional dalam proses pengadaan barang dan jasa," kata Aris.