Pemprov Banten Perbaiki Lima Sektor Rawan Korupsi

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten segera perbaiki lima area atau lima sektor pembangunan di Banten yang rawan terhadap terjadinya tindakan korupsi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Ranta Soeharta di Serang, Senin mengatakan, sesuai dengan arahan dari Kemendagri yang meminta Pemprov Banten memperbaiki lima area tersebut dan harus dijalankan mulai 2017.

"Kita sudah melakukan langkah-langkah. Bahkan mulai tahun ini juga sudah melakukan perbaikan di antaranya dengan sistem e-planning, e-budgetiing, e-samsat dan lainnya," kata Ranta Soeharta.

Menurut Ranta, sesuai dengan arahan Kemendagri, lima area yang rawan terjadinya korupsi di Banten antara lain dari sisi dokumen perencanaan dan penganggaran. Sehingga dalam perencanaan anggaran tersebut, tidak bisa sembarangan karena harus mengacu pada target dan RPJMD.

"Sekarang di Bappeda sudah mulai dijalankan e-planning. Semua Kepala SKPD diminta untuk memaparkan program dan perencanaannya. Memang ada yang bisa memaparkan, ada juga yang mereka tidak paham terhadap perencanaan itu. Ini  masalah SDM-nya," kata Ranta.

Kemudian, kata dia, dari aspek penerimaan atau pendapatan daerah yang perlu ada pembenahan. Seperti dari sektor pajak dan retribusi maupun yang lainnya jangan sampai ada peluang-peluang terjadinya korupsi.

"Dari sisi penerimaan atau pendapatan daerah kita terus lakukan perbaikan sistem seperti e-samsat dan lainnya," katanya.

Area yang ke tiga, kata dia, yang rawan terjadinya korupsi adalah dana hibah dan bantuan sosial (bansos), Persoalan tersebut sudah diperbaiki di anggaran 2016 karena anggaran-anggaran sebelumnya melebihi.

Sedangkan area yang ke-empat yang rawan korupsi di Banten, kata Ranta, dalam pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan kendaraan dinas harus dikurangi dan dilakukan pembenahan asset.

"Jangan sampai ada kepala dinas memiliki kendaraan dinas sampai tiga unit misalnya," kata Ranta.

Kemudian area yang ke-lima yang disampaikan Kemendagri terkait kerawanan korupsi di Banten adalah dalam soal perjalalan dinas. Pihaknya juga menekankan perlu adanya perbaikan SDM birokrasi di Banten agar semua program pembangunan Pemprov Banten berjalan dengan baik