Tangerang (Antara News) - Pemerintah Kota Tangerang bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan membahas ulang terkait aset kementrian.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Jumat, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kemenkumham yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto pada hari Kamis (14/4).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat mencari penyelesaian secara musyawarah sehingga lahan pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan bersama.
"Intinya kita upayakan yang terbaik, yang bisa mengakomodir kepentingan bersama dan juga masyarakat. Makanya akan terus kita kedepankan musyawarah hingga mendapatkan solusi terbaik," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam pertemuan itu mengungkapkan, Kemenkumham sepakat untuk menyelesaikan soal aset dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Karena selaku pemerintah harus senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
"Kedepan, mari bersama-sama kita sinergikan perencanaan pembangunan sehingga pemerintah pusat dan daerah akan senantiasa seiring sejalan," tambah Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2016
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Jumat, mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kemenkumham yang diwakili Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto pada hari Kamis (14/4).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat mencari penyelesaian secara musyawarah sehingga lahan pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan bersama.
"Intinya kita upayakan yang terbaik, yang bisa mengakomodir kepentingan bersama dan juga masyarakat. Makanya akan terus kita kedepankan musyawarah hingga mendapatkan solusi terbaik," tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam pertemuan itu mengungkapkan, Kemenkumham sepakat untuk menyelesaikan soal aset dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
Karena selaku pemerintah harus senantiasa berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
"Kedepan, mari bersama-sama kita sinergikan perencanaan pembangunan sehingga pemerintah pusat dan daerah akan senantiasa seiring sejalan," tambah Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2016