Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menargetkan kasus stunting di kota tersebut bisa selesai (rampung), bukan sekadar penurunan angka kasus, meski saat ini angkanya terendah di Provinsi Banten.
“Walaupun Kota Tangerang termasuk terendah terkait kasus stunting se-Provinsi Banten, dengan berbagai program dan ikhtiar yang dilakukan, Pemkot Tangerang tetap menargetkan permasalahan stunting di daerah ini dapat selesai secara optimal,” kata Wali Kota Arief di Puspemkot Tangerang, Selasa.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Tangerang melalui seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melakukan intervensi terhadap kasus stunting dan terus diperkuat.
Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Kota Tangerang berhasil menekan angka stunting dari 15,3 persen pada 2021 menjadi 11,8 persen pada 2022, turun 3,5 persen. Angka ini termasuk terendah di Provinsi Banten.
"Intervensi ini pun diperkuat dengan menugaskan seluruh OPD mengambil peran sesuai dengan tupoksinya, sehingga target ini benar dapat tercapai," ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Jatmiko menuturkan pada tahun 2022, pihaknya membentuk 754 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 13 kecamatan untuk penanganan stunting tersebut.
Tim tersebut terdiri atas Kader PKK, Tenaga Kesehatan dan Kader KB yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting, dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi dua tahun (baduta), dan bayi lima tahun (balita).
Selain itu, DP3AP2KB juga memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Ada juga program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang juga dikuatkan, beserta akses pelayanan keluarga berencana.
"Dalam pergerakannya, DP3AP2KB fokus pada pencegahan atau pola asuh yang nantinya berpengaruh pada perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi hingga angka stunting tertangani dan tidak meningkat," ujarnya.
Kepala Dinkes Kota Tangerang Dini Anggraeni mengatakan Dinkes telah menggunakan aplikasi SiData untuk melakukan pendataan anak berstatus stunting dengan terinci, yakni by name by address. Sehingga, intervensi yang disiapkan lebih sesuai dengan yang dibutuhkan mereka, keluarga atau lingkungan.
Program yang dikerahkan Dinkes, kata Dini, dalam penanganan kasus stunting cukup banyak, di antaranya konsumsi pangan dilakukan promosi dan konseling menyusui, pemberian makanan bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, sumplementasi gizi makro, suplementasi tablet penambah darah, suplemen ibu hamil, vitamin A, kalsium, dan zinc serta fasilitas Pos Gizi.
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, Dinkes fokus dengan pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan gratis, pendampingan ibu hamil oleh kader Srikandi, kelas ibu hamil dan balita, posyandu remaja, imunisasi, pemberian obat cacing. "Dinkes juga melakukan penyuluhan bagi calon pengantin dan menyediakan sistem rujukan terintegrasi," ujarnya.
Ia mengaku keberhasilan penurunan stunting di Kota Tangerang merupakan buah dari kerja sama dengan menjalankan program yang ada secara holistik dan terintegrasi.
"Mulai dari OPD, yaitu Dinkes, Bappeda, DP3AP2KB, Disdukcapil, PDAM, Perkim, Diskominfo, Dinsos, DKP, dan organisasi profesi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
“Walaupun Kota Tangerang termasuk terendah terkait kasus stunting se-Provinsi Banten, dengan berbagai program dan ikhtiar yang dilakukan, Pemkot Tangerang tetap menargetkan permasalahan stunting di daerah ini dapat selesai secara optimal,” kata Wali Kota Arief di Puspemkot Tangerang, Selasa.
Ia mengatakan Pemerintah Kota Tangerang melalui seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melakukan intervensi terhadap kasus stunting dan terus diperkuat.
Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pemerintah Kota Tangerang berhasil menekan angka stunting dari 15,3 persen pada 2021 menjadi 11,8 persen pada 2022, turun 3,5 persen. Angka ini termasuk terendah di Provinsi Banten.
"Intervensi ini pun diperkuat dengan menugaskan seluruh OPD mengambil peran sesuai dengan tupoksinya, sehingga target ini benar dapat tercapai," ujarnya.
Kepala DP3AP2KB Kota Tangerang Jatmiko menuturkan pada tahun 2022, pihaknya membentuk 754 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 13 kecamatan untuk penanganan stunting tersebut.
Tim tersebut terdiri atas Kader PKK, Tenaga Kesehatan dan Kader KB yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting, dengan sasaran calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, bayi dua tahun (baduta), dan bayi lima tahun (balita).
Selain itu, DP3AP2KB juga memiliki program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Ada juga program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang juga dikuatkan, beserta akses pelayanan keluarga berencana.
"Dalam pergerakannya, DP3AP2KB fokus pada pencegahan atau pola asuh yang nantinya berpengaruh pada perbaikan asupan gizi dan penurunan infeksi hingga angka stunting tertangani dan tidak meningkat," ujarnya.
Kepala Dinkes Kota Tangerang Dini Anggraeni mengatakan Dinkes telah menggunakan aplikasi SiData untuk melakukan pendataan anak berstatus stunting dengan terinci, yakni by name by address. Sehingga, intervensi yang disiapkan lebih sesuai dengan yang dibutuhkan mereka, keluarga atau lingkungan.
Program yang dikerahkan Dinkes, kata Dini, dalam penanganan kasus stunting cukup banyak, di antaranya konsumsi pangan dilakukan promosi dan konseling menyusui, pemberian makanan bayi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, sumplementasi gizi makro, suplementasi tablet penambah darah, suplemen ibu hamil, vitamin A, kalsium, dan zinc serta fasilitas Pos Gizi.
Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, Dinkes fokus dengan pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan gratis, pendampingan ibu hamil oleh kader Srikandi, kelas ibu hamil dan balita, posyandu remaja, imunisasi, pemberian obat cacing. "Dinkes juga melakukan penyuluhan bagi calon pengantin dan menyediakan sistem rujukan terintegrasi," ujarnya.
Ia mengaku keberhasilan penurunan stunting di Kota Tangerang merupakan buah dari kerja sama dengan menjalankan program yang ada secara holistik dan terintegrasi.
"Mulai dari OPD, yaitu Dinkes, Bappeda, DP3AP2KB, Disdukcapil, PDAM, Perkim, Diskominfo, Dinsos, DKP, dan organisasi profesi," ujarnya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023