Banten Kekurangan Penyuluh Pertanian Perikanan Dan Kehutanan

Serang (Antara News) -  Provinsi Banten kekurangan tenaga penyuluh lapangan pertanian dan kehutanan, dan secara bertahap akan ditambah jumlahnya.

 

"Idealnya masing-masing bidang penyuluh itu satu desa satu penyuluh. Jumlah desa yang ada di Banten 1.238 desa sementara penyuluh yang ada saat ini 979 orang. Jadi kekurangannya masih banyak," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Banten H Chaerul Amri Chan di Serang, Rabu.

Menurut Amri Chan, jumlah penyuluh di Banten yang ada saat ini sebanyak 979 orang yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten. Jumlah penyuluh tersebut terdiri dari 703 orang penyuluh yang berstatus pegawai pemerintah atau PNS dan 276 penyuluh swadaya.

Dari jumlah 979 penyuluh itu, kata dia, penyuluh  sektor pertanian di Banten saat ini sebanyak 612 orang meliputi penyuluh pertanian PNS sebanyak 171 orang, tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) 398 orang, penyuluh pertanian honorer Pemkab Lebak dan Kota Cilegon 40 orang, penyuluh bantu gerakan nasional kakao sebanyak 3 orang.

"Ada juga penyuluh sektor perikanan 53 orang dan kehutanan 38 orang," kata Amri Chan saat menggelar Apel Akbar penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan se-Provinsi Banten.

Ia mengatakan, dengan kondisi jumlah penyuluh di Banten yang ada saat ini, maka rata-rata satu orang penyuluh harus memantau tiga sampai empat desa, dengan porsi terbesar ada pada penyuluh sektor pertanian. Padahal, idealnya satu orang penyuluh dengan masing-masing bidang penyuluhan seharusnya mengendalikan satu desa dari 1.238 desa tersebut.

"Kita memang karena terbatas anggaran dan sumber daya manusia-nya. Karena penyuluh itu harus memiliki kriteria tertentu sesuai dengan pendidikannya," kata Amri Chan.

Pihaknya berjanji akan terus berupaya menambah jumlah penyuluh tersebut pada 2016 dan 2017 mendatang melalui MoU dengan kabupaten/kota masing-masing.

Untuk menutupi kekurangan penyuluh tersebut, saat ini pemerintah meminta bantuan kepada penyuluh swadaya yang jumlahnya 767 orang di Banten.

 

Gubernur Banten Rano Karno  mengatakan, dengan dibukanya pasar bebas Asean atau Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), penyuluh dituntut untuk mampu memberdayakan hingga memandirikan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dengan kecakapannya memanfaatkan teknologi, permodalan, pasar dan peluang lainnya dengan tujuan akhir agar kesejahteraan masyarakat lebih baik. Dengan demikian, masyarakat akan menjadi pelaku utama dalam persaingan MEA.

Pada apel akbar yang dihadiri 979 penyuluh itu, gubernur memberikan bantuan tambahan biaya transpor kepada 690 orang penyuluh se Provinsi Banten, dan menyerahkan uang saku kegiatan penyuluhan bulan Januari dan Februari sebesar Rp6,39 miliar.

  

Kegiatan yang juga dihadiri Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian Dr Ir Momon Rusmon MS dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Banten Ir H Agus M Tauchid, dilaksanakan pula penandatangan kontrak kerja Tahun 2016 antara satuan kerja APBN penyuluhan pertanian Provinsi Banten dengan perwakilan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) yang berjumlah 398 orang.