Banten Anggarkan Bantuan Kabupaten/Kota Rp536 Miliar

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada APBD 2016 sebesar Rp536 miliar.

"Bantuan keuangan kabupaten/kota itu tidak sama besarannya, tergantung dari prioritas kebutuhan yang diajukan dari masing-masing daerah," kata Kepala Bappeda Provinis Banten Mohammad Yanuar saat menghadiri Paripurna Pengesahan RAPBD Banten 2016 di DPRD Banten di Serang, Senin.

Ia mengatakan, bantuan keuangan kabupaten/kota tersebut dalam pengesahan APBD nilainya bertambah sekitar Rp142 miliar dari pembahasan sebelumnya saat masih RAPBD. Bantuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimilki Provinsi Banten pada APBD 2016 serta melihat prioritas pembangunan di masing-masing kabupaten/kota dalam upaya membantu program yang ada di Provinsi Banten.

"Menang dua daerah yakni Kota Serang dan Kabupaten Tangerang agak besar nilainya, karena di dua daerah tersebut ada dua rumah sakit rujukan regional provinsi," kata Yanuar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Banten menjadi Perda APBD 2016.

Persetujuan Raperda APBD Banten 2016 tersebut ditandatangani Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah dengan Gubernur Banten Rano Karno dalam rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah APBD Banten Tahun Anggaran 2016, di Serang, Senin.

Anggota Badan Anggaran DPRD Banten Suparman mengatakan, sebelumnya Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) disepakati pada 26 Oktober 2015 antara DPRD dan Pemprov Banten. Dari kesepakatan dalam KUA PPAS tersebut, struktur APBD Banten 2016 terdiri dari Pendapatan Rp8,6 triliun, meningkat Rp418 miliar atau 5,49 persen, dari tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,37 triliun yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah.

Kemudian pendapatan juga bersumber dari dana perimbangan Rp1,3 triliun, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp1,38 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah.

"Sedangkan belanja pada APBD Banten 2016 Rp8,9 triliun, turun Rp376 miliar atau 4,05 persen dari tahun sebelumnya," kata Suparman.

Sementara Pelaksana Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, FL Tri Satria Santosa mengatakan, berdasarkan pembahasan akhir antara DPRD Banten dengan SKPD di Provinsi Banten, sejumlah SKPD ada yang angarannya naik dari pembahasan sebelumnya dalam RAPBD 2016 diantaranya, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dari Rp14 miliar menjadi Rp27,669 miliar, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) dari Rp 22,75 miliar menjadi Rp28,15 miliar, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT)  dari Rp12 miliar menjadi Rp21 miliar.

Kemudian Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang) naik dari Rp26,53 miliar menjadi Rp29,53 miliar,  Biro Humas dan Protokol Provinsi Banten naik dari sebelumnya Rp17,459 miliar bertambah menjadi Rp17,959 miliar, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Rp34,05 miliar menjadi Rp34,65 miliar. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) naik dari Rp847 miliar menjadi Rp910,119 miliar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) naik dari  Rp23,25 miliar menjadi Rp2,50 miliar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dari Rp18,9 miliar menjadi Rp25,567 miliar,  Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)  dari Rp31,25 miliar menjadi Rp42,301 miliar dalam pengesahan APBD Banten 2016 tersebut.

Gubernur Banten Rano Karno mengatakan proporsi terbesar dari Belanja Tidak Langsung (BTL) APBD Banten 2016 Rp5,2 triliun  adalah bagi hasil kepada kab/kota yang porsinya mencapai 38,3 persen, kemudian hibah ke pemerintah pusat melalui lembaga vertikal 14,99 persen dan KPU dan Bawaslu yang menjadi jadi prioritas, hibah ke lembaga kemasyarakatan yang berbadan hukum 11,29 persen dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota 11 persen.

Ia mengatakan, setelah RAPBD Banten 2016 disahkan menjadi Perda APBD 2016, pihaknya segera menyampaikan kepada Kemendagri untuk dilakukan evaluasi, sehingga operasional APBD 2016 bisa dilaksanakan tepat waktu.

"Kita berharap operasional APBD Banten 2016 bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Rano Karno.