Gubernur Ajak Pengusaha Jasa Konstruksi Tingkatkan SDM

Serang (Antara News) - Gubernur Banten Rano Karno mengajak para pengusaha jasa konstruksi di Banten untuk bersama-sama meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam menghadapi persaingan, salah satunya menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Satu bulan lagi Masyarakat Ekonomi Asean, mau tidak mau akan kita hadapi. Kompetisi semakin ketat, perusahaan-perusahaan lokal tidak hanya akan bersaing di tingkat lokal dan nasional, tapi sudah Internasional, terutama dalam memasuki MEA nanti," kata Rano Karno saat membuka Forum Jasa Konstruksi Daerah Provinsi Banten di Serang, Senin.

Untuk itu, kata Rano, perusahaan-perusahaan lokal atau daerah harus mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan yakni dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan siap bersaing. 

"Pemerintah daerah siap memproteksi atau mengawal pengusaha-pengusaha lokal. Namun tentunya harus siap bersaing dan tentunya yang layak serta memiliki kualifikasi yang sesuai," kata Rano Karno.

Ia mengatakan, proyek -proyek di Banten yang berkaitan dengan jasa konstruksi ke depan sangat banyak, diantaranya pembangunan jalan Tol Serang- Panimbang, Bandara Panimbang, Waduk Karian dan Sindangheula, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung, Pengembangan Pelabuhan Merak, Pengembangan Pelabuhan Bojonegara akan dilanjutkan.

"Kalau pengusaha Banten tidak siap akan tergilas karena kedepan persaingan bukan hanya nasional tapi internasional. Pembangunan membutuhkan perencanaan dan wawasan yang panjang jauh ke depan," kata Rano Karno dihadapan ratusan peserta seminar dan Forum Jasa Konstruksi.

Ia mengatakan, Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, harus 'didesign' sedemikian rupa untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab jika potensi Banten digali dengan optimal, akan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa melebihi Jakarta.

"Potensi ini harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak akan habis begitu saja semua potensinya," kata Rano.

Ia mengatakan, jika pengusaha ingin mendapat perlindungan atau proteksi dari pemerintah dalam menghadapi persaingan, maka perusahaan harus layak dengan melakukan pembenahan diri, sebagai contoh perusahaan tersebut memiliki NPWP, memiliki tenaga ahli, serta jelas kedudukan kantornya.

"Jika dulu pembangunan di daerah terpencil asal-asalan dikerjakannya, bisa saja tidak terkontrol. Sekarang ini tidak bisa lagi," kata Rano.

Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Widodo Hadi mengatakan kegiatan forum jasa konstruksi daerah dalam upaya menampung aspirasi masyarakat terkait jasa konstruksi. Aspirasi atau masukan dari masyarakat tersebut sebagai upaya tertib administrasi jasa konstruksi, serta upaya perbaikan dalam pelayanan jasa konstruksi.

"Nanti ada rekomendasi dan masukan bagi pemerintah," kata Widodo Hadi.

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Banten Ade Mahfudin mengatakan, pihaknya berkeinginan untuk memberikan kontribusi yang besar bagi jasa konstruksi di Banten. Namun demikian, pihaknya juga memiliki keterbatasan dan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dipecahkan bersama.

"Persoalan SDM kami selama ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan bersama, sehingga tidak sedikit pengusaha yang belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan konstruksi di Banten," kata Ade.