Banten Perkuat SDM Implementasi SAP Berbasis Akrual

Serang (Antara News) - Pemerintah Provinsi Banten memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkaitan dengan pengelola keuangan dan barang, terutama para Kepala Dinas atau SKPD, dalam upaya implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual di Provinsi Banten.

"Kita terus lakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dalam implementasi SAP akrual ini. Target kita harapannya tahun ini bisa mendapatkan opini WTP, paling tidak bisa naik dari disklaimer ke WDP," kata Kepala Inspektorat Provinsi Banten Tjakro Jaka Roeseno di Serang, Jumat.

Untuk itu, kata dia, pihaknya sudah mengumpulkan para kepala dinas/SKPD untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan, dengan menghadirkan narasumber dari BPK dan BPKP. Selain soal SDM, pihaknya juga sudah membangun sistem atau informasi teknologi dalam upaya mendukung pelaksanaan SAP akrual tersebut yang dimulai sejak awal 2015.

"Karena tahun ini semua daerah harus sudah menerapkan sistem itu. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, supaya akuntabilitas dan implementasi sistem ini berjalan baik," kata Jaka Roeseno.

Menurut dia, sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berbeda dengan sistem sebelumnya yang berbasis kas. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2015, sesuai amanat Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

"Basis Akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan," katanya.

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual, kata dia, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan berbagai hal seperti kelembagaan, yakni penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait tugas dan fungsi akuntansi pada SKPD dan PPKD. Kemudian regulasi, yaitu penyesuaian regulasi Pemda di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah..

"Tidak kalah pentingnya adalah penguatan SDM, yakni peningkatan kompetensi tenaga akuntansi yang menangani pengelolaan  keuangan daerah, serta peningkatan komitmen aparatur pemda dalam penerapan SAP berbasis akrual ini," kata Jaka.

Dalam sosialisasi sistem akrual yang dihadiri para kepala SKPD di Banten Kamis (15/10), Gubernur Banten Rano Karno mengatakan penerapan SAP berbasis akrual menjadi komitmen Pemprov Banten merespon penerapan sesuai PP No 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta Permendagri No. 64/2013.

"Kami terus berusaha karena dalam implementasi butuh persiapan sebaik-baiknya. Terutama sumber daya manusia (SDM) untuk paham dan mampu menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual di tahun 2016," kata Rano usai membuka Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual untuk Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Banten.

Menurut Rano, seluruh jajaran Pemprov Banten harus meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sanggup dilakukan. Bukan ditakuti atau jadi beban berat, namun merupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan.