Pemerintah Kota Tangerang menyebutkan angka pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 9,07 persen pada 2021 menjadi 7,31 persen pada 2022 setelah dilakukan berbagai terobosan program, di antaranya bursa kerja rutin setiap bulan di daerah itu.
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan penurunan angka pengangguran setelah pemkot menggulirkan sejumlah program, di antaranya bursa kerja secara rutin setiap bulan.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, bursa kerja secara virtual berhasil membuka 53.951 lowongan pekerjaan dan sukses menyerap 14.163 tenaga kerja baru, baik dalam maupun luar Kota Tangerang.
"Program di tahun ini pun akan semakin ditingkatkan dengan pelatihan yang langsung menyentuh kepada masyarakat agar sasaran lebih terukur," katanya.
Ia mengatakan hal itu saat menutup kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang berlangsung di d'Prima Hotel, Kota Tangerang, Kamis
Ia menjelaskan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kota Tangerang yang secara umum mengalami peningkatan ke arah positif, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 3,7 persen pascapandemi COVID-19.
Ia menuturkan kegiatan Forum Komunikasi Publik dengan melibatkan masyarakat penting sebagai wadah merumuskan perencanaan pembangunan daerah pada 2024-2026.
"Agar perencanaan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi," katanya.
Ia berharap agar substansi RPD dari aspek penentuan program prioritas, penentuan anggaran, serta penentuan target makro pembangunan dilakukan secara cermat.
"Dengan menggunakan data-data yang valid dan berpedoman pada peraturan yang berlaku," ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Tangerang Decky Priambodo menuturkan pada 2023 masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Inmendagri 52 Tahun 2022 mengamanatkan di daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2023, untuk menyusun RPD pada 2024-2026.
Dokumen ini akan menjadi arahan pelaksanaan pembangunan bagi pejabat kepala daerah, sebelum terpilihnya kepala daerah definitif periode selanjutnya.
"Dengan itu, dalam kegiatan ini Bappeda melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), mulai dari forkompinda, universitas, lembaga swadaya dan sebagainya, untuk menyerap saran, masukan atau aspirasi selengkap-lengkapnya," katanya.
Setelah semua masukan diterima, Bappeda akan melakukan evaluasi dan koordinasi lanjutan untuk melakukan pematangan yang lebih kuat dan reviu dengan Inspektorat.
"Setelah itu, Bappeda akan sampaikan ke Provinsi Banten, untuk disinkronkan dengan program Provinsi Banten. Hasilnya, baru disahkan dalam bentuk Perwal RPD tahun 2024-2026," ujarnya.
Dia menjelaskan penyusunan RPD sebagai penting untuk penyelenggaraan pemerintah selanjutnya dalam melanjutkan estafet pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan sehingga pembangunan di Kota Tangerang bisa berkesinambungan.
"Harapan kami, pelaksanaan konsultasi publik ini, dapat menjadi media bagi terciptanya komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan, dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan ke depan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023
Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang, Banten, Kamis, mengatakan penurunan angka pengangguran setelah pemkot menggulirkan sejumlah program, di antaranya bursa kerja secara rutin setiap bulan.
Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, bursa kerja secara virtual berhasil membuka 53.951 lowongan pekerjaan dan sukses menyerap 14.163 tenaga kerja baru, baik dalam maupun luar Kota Tangerang.
"Program di tahun ini pun akan semakin ditingkatkan dengan pelatihan yang langsung menyentuh kepada masyarakat agar sasaran lebih terukur," katanya.
Ia mengatakan hal itu saat menutup kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang Tahun 2024-2026 yang berlangsung di d'Prima Hotel, Kota Tangerang, Kamis
Ia menjelaskan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kota Tangerang yang secara umum mengalami peningkatan ke arah positif, mulai dari laju pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 3,7 persen pascapandemi COVID-19.
Ia menuturkan kegiatan Forum Komunikasi Publik dengan melibatkan masyarakat penting sebagai wadah merumuskan perencanaan pembangunan daerah pada 2024-2026.
"Agar perencanaan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi," katanya.
Ia berharap agar substansi RPD dari aspek penentuan program prioritas, penentuan anggaran, serta penentuan target makro pembangunan dilakukan secara cermat.
"Dengan menggunakan data-data yang valid dan berpedoman pada peraturan yang berlaku," ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Tangerang Decky Priambodo menuturkan pada 2023 masa akhir jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang. Inmendagri 52 Tahun 2022 mengamanatkan di daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada 2023, untuk menyusun RPD pada 2024-2026.
Dokumen ini akan menjadi arahan pelaksanaan pembangunan bagi pejabat kepala daerah, sebelum terpilihnya kepala daerah definitif periode selanjutnya.
"Dengan itu, dalam kegiatan ini Bappeda melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), mulai dari forkompinda, universitas, lembaga swadaya dan sebagainya, untuk menyerap saran, masukan atau aspirasi selengkap-lengkapnya," katanya.
Setelah semua masukan diterima, Bappeda akan melakukan evaluasi dan koordinasi lanjutan untuk melakukan pematangan yang lebih kuat dan reviu dengan Inspektorat.
"Setelah itu, Bappeda akan sampaikan ke Provinsi Banten, untuk disinkronkan dengan program Provinsi Banten. Hasilnya, baru disahkan dalam bentuk Perwal RPD tahun 2024-2026," ujarnya.
Dia menjelaskan penyusunan RPD sebagai penting untuk penyelenggaraan pemerintah selanjutnya dalam melanjutkan estafet pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan sehingga pembangunan di Kota Tangerang bisa berkesinambungan.
"Harapan kami, pelaksanaan konsultasi publik ini, dapat menjadi media bagi terciptanya komitmen bersama seluruh stakeholder pembangunan, dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program kegiatan ke depan," katanya.
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023