Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan pelayanan keluarga berencana (KB) kepada pasangan usia subur (PUS) harus berkesinambungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Kita tidak berhenti sampai di sini untuk memberikan pelayanan KB, namun tetap berkesinambungan," kata Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Eni Gustina pada kegiatan Pelayanan Grebek Keluarga Berencana (KB) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kampung Badui Ciboleger yang diprakarsai oleh Persit Kartika Chandra dan BKKBN Banten di Lebak, Rabu
Baca juga: Pj Gubernur Banten optimistis angka stunting turun melalui kekompakan
Baca juga: Pj Gubernur Banten optimistis angka stunting turun melalui kekompakan
BKKBN pada Rabu ini secara serentak di Indonesia memberikan pelayanan KB. Kabupaten Lebak terpilih sebagai lokasi peluncuran program itu dengan melayani selama tiga hari pada 17-19 Januari 2023.
BKKBN menargetkan Program pelayanan KB Grebek KB dengan MKJP itu melayani sebanyak 1.000 pasangan usia subur (PUS) per daerah.
Namun, Kabupaten Lebak hingga kini program pelayanan KB dengan MKJP melebihi target hingga peserta mencapai 1.400 PUS.
"Kami berharap kegiatan itu berlanjut dan berkesinambungan," katanya.
Menurut dia, keberhasilan program KB nasional yang dilakukan pada masa lalu diakui dunia adalah salah satu nyata dan bukti peran strategis BKKBN.BKKBN secara berkesinambungan mengoptimalkan pelayanan program KB kepada masyarakat khususnya bagi PUS.
Selama 50 tahun BKKBN mengedukasi dan menyosialisasikan program pelayanan KB pada masyarakat untuk memahami pentingnya kependudukan dan KB dan seluruh aspek lainnya.
"Kami meyakini dengan berkesinambungan pelayanan KB dipastikan berdampak pada menurunnya kasus stunting," katanya.
Ia mengatakan kegiatan untuk menurunkan kasus anak stunting, karena tidak semata-mata memberikan makan kepada anak.
Namun, penanganan anak stunting terkoordinasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk instansi pemerintah daerah dan masyarakat.
Selama ini, kata dia, inovasi Pemerintah Kabupaten Lebak patut diapresiasi dengan program donasi telur untuk anak stunting juga Jumat Serius atau Jumat Seribu."Kami inovasi dari Kabupaten Lebak itu akan dicoba ke daerah lain untuk penanganan anak stunting," katanya.
Ia mengatakan BKKBN juga akan mengoptimalkan penyerapan anggaran operasional yang bersumber DAK 2023 untuk Provinsi Banten.
Untuk percepatan penurunan stunting dialokasikan dari DAK Rp12 miliar dan penggerak pelayanan KB Rp7,9 miliar.
Anggaran DAK itu, kata dia, untuk delapan kabupaten/kota se-Banten.
"Kami berharap dana itu secepatnya bisa terserap untuk penanganan stunting dan pelayanan KB," katanya.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Hj Tuti Nurasiah mengatakan kegiatan gerebek pelayanan KB dengan MKJP itu tercapai 1.400 PUS di sembilan lokus di antaranya di Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak,Kalanganyar, Warunggunung, Sajira, Cimarga dan Leuwidamar.
Pelayanan program KB dengan MKJP itu memberikan kontrasepsi Implan, IUD dan MOP.
Selain itu angka prevalensi stunting di Kabupaten Lebak Provinsi Banten menurun dari sebelumnya 6.495 orang sampai 1 Desember 2022 menjadi 4.618 orang.
"Menurunnya angka stunting itu semua pihak berjalan dengan baik untuk penanganannya," katanya.
Sementara itu, Asih (35) warga Badui merasa senang setelah mendapat pelayanan kontrasepsi implan oleh petugas bidan di pos pelayanan KB dengan MKJP di Ciboleger.
"Kami pergi ke sini atas kemauan sendiri karena manfaat pelayanan KB bisa hidup menyehatkan," kata Asih yang memiliki tiga anak.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN sebut pelayanan keluarga berencana harus berkesinambungan
Editor : Sambas
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2023