Gubernur Banten Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPR

Serang (Antara News) - Gubernur Banten Rano Karno menerima kunjungan KERJA anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri  Hamzah, di Pendopo Gubernur Banten, di Seang, Rabu.

Kunjungan sebagian anggota Komisi III DPR tersebut, dalam rangka menelusuri keberadaan tenaga kerja asing di Banten, khususnya di PT Semen Merah Putih yang diisukan adanya serbuan tenaga kerja asing seperti dari Tiongkok. 

Usai melakukan pertemaun dengan Gubernur Banten Rano Karno dan sejumlah perwakilan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi beberapa anggota Komisi III DPR RI diantaranya M Ali Taher Parasong dan Siti Masrifah, langsung melakukan peninjauan ke lokasi PT Semen Indonesia di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Banten memaparkan berbagai kondisi di Banten terkait tenaga kerja asing, raihan investasi di Banten serta peluang investasi yang besar juga potensi kerawanan tinggat penyelundupan dan kejahatan karena Banten memiliki panjang pantai sekitar 517 Km.

"Realisasi investasi di Banten sampai Juni 2015 sudah mencapai sekitar Rp18,3 triliun. Jumlah tersebut melebihi target investasi 2015 yang hanya ditargetkan sekitar 13,5 triliun,"kata Rano Karno.

Sedangkan mengenai tenaga kerja asing di Banten, Gubernur Banten Rano Karno menegaskan tenaga kerja asing yang bekerja di provinsi ini merupakan tenaga kerja asing legal dan memiliki skil atau kemampuan dalam bidangnya masing-masing.    

"Alhamdulilah tenaga kerja asing di Banten ini mungkin 98 persennya legal. Nah yang dua persennya itu adalah pendampingnya, suami bekerja dia bawa istri bawa anak. Ini juga masuk dalam tenaga kerja asing," kata Gubernur Banten Rano Karno.

Ia mengatakan, tenaga kerja asing dimana pun di seluruh Indonesia tentunya harus legal dan memiliki kemampuan, termasuk di Provinsi Banten. Kemudian tenaga kerja asing tersebut tentunya harus dilakukan pengawasan.

Apalagi, kata dia, memasuki masyarkaat ekonomi Asean saat ini, sudah tidak bisa lagi menutup pintu terhadap masuknya tenaga kerja asing, tetapi yang harus dibangun adalah berkompetisi. Namun jika masuknya tenaga kerja asing tersebut merupakan sebuah ancaman bagi keutuhan negara dan juga termasuk bagi para tenaga kerja di Indonesia, maka harus menutup pintu.

Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melakukan kunjungan ke Provinsi Banten dalam rangka ingin memantau langsung keberadaan tenaga kerja asing khususnya yang berada di PT Semen Merah Putih di Kabupaten Lebak Banten.

"Jika memang keberadaan serbuan tenaga kerja asing ini sekedar isu, tidak boleh berkembang negatif di masyarakat. Makanya kami ingin menjawab dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan, benar atau tidaknya,"kata Fahri Hamzah.

Menurutnya, jika memang keberadaan tenaga kerja asing itu benar adanya, ingin menanyakan langsung berapa jumlahnya. Sehingga dengan datangnya langsung ke lokasi dan menanyakan langsung kepada para tenaga kerja, maka persoalan tersebut bisa 'clear' dan masyarakat mendapatkan jawaban yang puas.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Hudaya Latuconsina mengatakan, jumlah tenaga kerja asing di Banten saat ini yang wajib lapor sebanyak 10.082 orang. Sedangkan mengenai laporan rencanan kedatangan tenaga kerja asing untuk tahun 2016 mendatang sebanyak 25.200 orang.

Sementara tekait serbuan tenaga kerja asing khususnya di PT Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak, merupakan isu. Sebab, jumlah tenaga kerja asing di perusahaan tersebut semuanya tercatat dan diketahui yakni sebelumnya berjumlah 338 orang yang berada di perusahaan dan 42 orang yang berada di pelabuhannya.

"Saat ini jumlahnya malah berkurang karena masa izin tinggalnya sudah habis, yakni tinggal sekitar 231 orang di dalam perusahaan dan 43 orang di pelabuhan perusahaan tersebut,"kata Hudaya.

Kedatangan rombongan Komisi III dan anggota Komisi IX DPR RI ke Provinsi Banten, diterima Gubernur Banten Rano Karno didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Suharta, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Hudaya, Kapolda Banten Brigjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumhan Provinsi Banten Susy Susilawati dan sejumlah pejabat lain di Provinsi Banten.