Ketua DPRD: Rano Segera Lakukan Reformasi Birokrasi

Serang (Antara News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten meminta Gubernur Banten Rano Karno segera melakukan reformasi birokrasi, dalam upaya memperkuat jajaran pemerintahan  dalam melaksanakan kinerjanya

"Pertama kami ucapkan selamat atas pelantikan pak Rano Karno menjadi Gubernur Banten definitif. Harapan kami dengan kewenangan yang lebih besar ini, bisa mempercepat akselerasi pembangunan di Banten," kata Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah di Serang, Rabu.

Ia mengatakan langkah pertama yang harus dilaksanakan gubernur adalah menguatkan jajaran birokrasi pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi. Sehingga dengan jajaran 'kabinet' yang kuat di jajaran pemerintahan Provinsi Banten akselerasi pembangunan bisa lebih maksimal.

"Sekarang kan kalau mau mengganti pejabat tidak perlu harus berkonsultasi dengan Mendagri," kata Asep.

Asep mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Banten juga sedang melakukan pembahasan APBD Perubahan. DPRD mendorong SKPD yang serapannya masih rendah untuk bekerja lebih maksimal lagi dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

"Saya kira Pak Rano sudah tahu apa yang harus dilaksanakan setelah pelantikan ini. DPRD siap untuk mengawasinya," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu Gubernur Banten Rano Karno usai dilantik Presiden Joko Widodo mengatakan, dalam sisa masa jabatan pemerintahan Provinsi Banten periode 2012-2017, ada sekitar 1,5 tahun lalu, akan lebih difokuskan untuk menyelesaikan amanah masyarakat Banten yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.

"Prioritasnya menyelesaikan amanah masyarakat Banten. Artinya ini kan memang periode 2012-2017 secara misi yang kemarin saya punya waktu 1,5 tahun. Memang, di pemerintah ini kan ada visi misi, untuk tahun ini lebih pada konsolidasi dengan pemerintah pusat," kata Rano Karno.

Ia mengatakan, dengan adanya pemerintahan yang baru dan DPR yang baru, perlu melakukan pendekatan-pendekatan khusus dalam upaya membangun konsolidasi untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Banten.

"Soal KEK Tanjung Lesung kemarin kan dari pemerintah pusat sudah ada kebijakan membangun jalan tol. Nah ini akan membuka pembangunan di wilayah Lebak dan Pandeglang, sehingga ini perlu dikawal terus," kata Rano.

Rano Karno dilantik sebagai Gubernur Banten oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang resmi diberhentikan. Rano Karno akan menghabiskan sisa masa jabatan Gubernur Banten periode 2012-2017 yang sebelumnya dijabat pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno pada Pilgub Banten 2011.

Pelantikan Rano Karno di Istana Negara dihadiri istrinya Dewi Indriarto beserta keluarganya, Sekda Banten Kurdi Matin, Kapolda Banten Brigjend Pol Boy Rafli Amar, Danrem 064/MY Kol Infanteri Ana Supriyatna, Pimpinan DPRD Banten, Tokoh Masyarakat Banten H Embay Mulya Syarif dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Banten.