PAD Kota Tangerang Alami Peningkatan Rp418 Miliar

Tangerang (Antara News) - Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dari Rp643 Miliar menjadi Rp1 Triliun.

Ia mengatakan, sumber peningkatan PAD sebesar Rp418 Miliar berasal dari pendapatan sah yang ditarget sebesar Rp60,47 Miliar menjadi Rp85,82 Miliar.  

Disisi lain, pendapatan dari retribusi mengalami pengurangan karena untuk sektor pelayanan kesehatan dan pergantian cetak KTP, Akte tidak lagi dibebankan kepada masyarakat.

"Retribusi berkurang karena Pemkot Tangerang telah bebaskan beberapa biaya pelayanan bagi masyarakat," katanya dalam tanggapan kepada DPRD terkait pelaksanaan APBD tahun 2014.

Terkait realisasi belanja Tahun 2014 sebesar Rp2,56 triliun dari target Rp3,5 triliun atau hanya terserap 75,65 persen, Ia menjelaskan bukan karena kurang matangnya OPD dalam menyusun anggaran kegiatan serta monitoring yang kurang efektif.

Hal tersebut berasal dari sisa anggaran pegawai yang tidak direalisasikan dalam bentuk gaji dan tunjangan sebesar Rp148,89 miliar.

Diantaranya berasal dari adanya pegawai yang pensiun dan meninggal selama tahun 2014 sebanyak 197 orang dan tidak direalisasikannya gaji dan tunjangan pegawai untuk CPNS sebesar 829 orang. 

Kemudian, hasil efisiensi karena adanya pembatasan jumlah honor, Efisiensi dari pelaksanaan E-Tendering, belanja hibah serta belanja tidak terduga.

Begitu pula dengan Silpa, lanjutnya, hal itu disebabkan adanya pelampauan target pendapatan dan efisiensi dalam realisasi belanja. 

Meski adanya Silpa, tentu tidak mengurangi capain kinerja pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat. 

"Silpa itu tak selamanya berkonotasi kurang baik. Silpa justru ada karena beberapa efisiensi yang dilakukan karena kami ingin anggaran benar-benar digunakan sesuai urgensi kebutuhannya," ujarnya.

Lalu, masyarakat Kota Tangerang diharapkan mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait integrasi pelayanan kesehatan tahun 2016.

Selain itu, secara bertahap layanan kesehatan di Puskesmas akan ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Sementara untuk sektor pendidikan, Pemkot Tangerang akan melakukan monitoring kantin sekolah, penyuluhan higienis sanitasi dan keamanan pangan bagi pedagang jajanan anak sekolah, pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan jajanan sekolah serta kampanye kesadaran keamanan pangan bagi pelajar di seluruh Kota Tangerang.    

"Pelayanan dasar seperti kesehatan maupun pendidikan akan selalu menjadi prioritas dan agenda perhatian Pemkot saat ini dan akan datang," ujarnya.

Eddy Ham, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat mengatakan, sembilan Fraksi yang ada meberikan apresiasi terhadap laporan keuangan yang disajikan secara transparan dan akuntabel menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual sejak 2014 sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang standar akuntansi pemerintahan. 

Oleh karena itu, Pemkot Tangerang kembali dianugerahkan WTP untuk kedelapan kali berturut-turut dari BPK Provinsi Banten.

"Setiap transaksi tercatat dengan rinci sesuai dengan waktunya dan ini tentu sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi terjadinya praktek korupsi," ungkapnya.