MUI Lebak minta elit politik tidak terjebak politik identitas

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten meminta elit politik tidak terjebak politik identitas menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

 

"Kita berharap para elit politik dapat mencegah politik identitas, karena bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Sekertaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak KH Ahmad Hudori di Lebak, Rabu. 

Baca juga: MUI Lebak minta polisi lebih tegas terhadap gangster

 

Para elit politik menjelang Pemilu 2024 dapat menghindari politik identitas, sebab politik identitas itu bisa memicu perpecahan. 

 

Masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke semakin damai juga menjaga serta melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Keanekaragaman perbedaan suku, agama, rasa, budaya, sosial dan bahasa itu menjadi kekuatan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). 

 

Karena itu, para elit politik sebagai calon pemimpin bangsa ini tentu harus cerdas dalam berpolitik dan bisa menyampaikan program -program misi dan visi untuk membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik.

 

Saat ini masyarakat sangat mendambakan para elit politik dapat membangun kesejahteraan dan kemakmuran untuk kehidupan rakyat.

 

"Kita mengingatkan para elit politik tidak bawa-bawa politik identitas pada Pemilu 2024 itu," katanya menjelaskan. 

 

Menurut dia, masyarakat saat ini seperti biasa hidup dengan penuh keamaian juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Masyarakat mendukung pesta demokrasi lima tahunan itu jujur dan adil (jurdil) dan berkualitas untuk memilih pemimpin sesuai harapan masyarakat. 

 

Apalagi, masyarakat sekarang ini lebih cerdas berpolitik untuk menentukan pilihan figur pemimpin, selain misi visi jelas juga rekam jejak hingga intelektual dan kepandaian, karena menentukan lima tahun ke depan. 

 

"Kami minta masyarakat dalam menggunakan hak politiknya sesuai hati nurani dan tidak terbawa politik identitas," katanya menjelaskan. 

 

Ia mengatakan, pemerintah harus melakukan pembinaan dan pendampingan secara optimal terhadap para elit politik agar mencintai NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 45.

 

Mereka para elit politik itu tidak terjebak dengan politik identitas yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

"Kita berharap para elit politik dapat menjungjung demokrasi dan yang kalah legowo dengan menerima kekalahannya," katanya.