Serang (AntaraBanten) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang dan Provinsi Banten mendorong pemerintah Kota Serang dan Provinsi Banten untuk meningkatkan bantuan bagi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Serang.
"Rumah tidak layak huni di Kota Serang masih banyak, catatan kami ada sekitar 6100-an rumah. Ini terus kami dorong agar pemerintah meningkatkan bantuan untuk RTLH ini," kata Ketua DPRD Kota Serang Subadri Usuludin saat melakukan reses bersama anggota DPRD Banten Ade Rosi Khoerunnisa di Kota Serang, Rabu.
Menurutnya, kemampuan anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Serang masih sangat terbatas, karena setiap tahunnya paling hanya mmapu menganggarkan untuk 100 rumah dengan masing-masing Rp10 juta setiap rumah. Dengan demikian, membutuhkan bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk meningkatkan bantuan tersebut.
"Kami banyak menerima masukan menegani masalah ini. Sehingga membutuhkan dukungan semua pihak, mengingat Kota Serang ini sebagai ibu kota Provinsi Banten," kata politisi Partai Golkar tersebut.
Selain itu yang menjadi fokus perhatian DPRD Kota Serang untuk bisa dilakukan perbaikan terkait sarana sanitasi warga atau MCK, karena di Kota Serang masih banyak warga yang belum memiliki sarana MCK di rumahnya. Persoalan lain yang menjadi keluhan warga adalah masih adanya pungutan di sekolah-sekolah negeri.
Sementara itu anggota DPRD Banten Ade Rosi Khoerunnisa mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Sosial pada 2015 sudah menganggarkan utuk program perbaikan rumah tidak layak huni bagi delapan kabupaten/kota di Banten. Namun karena keterbatasan anggaran yanbg dimikliki, bantuan tersebut jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk perbaikan RTLH di Banten.
"Untuk program perbaikan RTLH tersebut setahu saya sudah ada di Dinas Sosial Provinsi Banten. Namun jumlahnya secara pasti saya tidak tahu," kata Ade.
Pihaknya siap mendorong untuk peningkatan bantuan rumah tidak layak huni di Kota Serang karena jumlahnya yang masih cukup banyak. Sedangkan Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten seharusnya menjadi 'etalase' Banten, sehingga segala aspek perlu adanya perbaikan.
"Saya rasa penting Pemprov Banten memperhatikan program yang benar-benar merupakan usulan dari masyarakat," kata Ade Rossi yang juga Sekretaris Komisi V DPRD Banten.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015