Isteri Anggota DPR Bellia Febrianti Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya mengajak masyarakat Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dapat membudayakan gotong royong untuk penanganan stunting atau kekerdilan pada anak akibat gagal tumbuh.
"Penanganan stunting itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun melibatkan semua elemen masyarakat," kata Bellia Febrianti Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya saat kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Asam Margaluyu Kabupaten Lebak, Sabtu.
Penanganan stunting dinilai lebih efektif membudayakan gotong royong dengan berbagai elemen masyarakat.
Sebab, penanganan stunting itu mulai dari hulu sejak remaja, calon pengantin, kehamilan hingga proses kelahiran.
Selama ini, masyarakat belum memahami betul untuk penanganan stunting, sehingga banyak para ibu pasangan usia subur (PUS) angka kelahiran anak cukup berdekatan.
Selain itu pola asuh yang salah dengan memberikan asupan gizi kepada balita yang tidak memiliki kandungan gizi dan protein.
Dengan demikian, kasus angka stunting di masyarakat meningkat akibat kelahiran jarak dekat juga kurang menerima asupan gizi dan protein yang baik.
"Kami melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di 10 desa di Lebak yang tinggi prevalensi angka stunting," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung
persatuan isteri- isteri anggota DPR RI memiliki kepedulian untuk pencegahan stunting dengan melakukan kegiatan posyandu hebat.
Dimana posyandu hebat itu langsung diperintahkan oleh Megawati Soekarnoputri agar turun tangan ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk mensosialisasikan pencegahan stunting guna menyelamatkan generasi bangsa.
"Kita jangan sampai generasi bangsa itu teridentifikasi stunting, sehingga kedepan tidak mampu bersaing di dunia. Stunting tingkat kecerdasan berpikir sangat lambat akibat gagal tumbuh itu," katanya menjelaskan.
Untuk pencegahan stunting, kata dia, tentu masyarakat yang masuk kategori PUS harus rajin mengunjungi fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksakan kesehatan kandungan kehamilan dan kesehatan bayinya.
Pemeriksaan kesehatan itu untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kasus stunting.
Selama ini, pihaknya mengapresiasi kasus prevalensi angka stunting di Kabupaten Lebak menurun berdasarkan data tahun 2018 tercatat sebanyak 6.495 balita, namun hasil penimbangan pada Juni 2022 tercatat 5.596 orang.
Menurunnya kasus stunting itu tentu adanya kebersamaan dan ke-gotong royongan berbagai elemen masyarakat berjalan optimal.
"Kami optimistis target 14 persen menurunkan prevalensi angka stunting sampai 2024 bisa terealisasi sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Lebak dr Nurul Isneini mengatakan pihaknya mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan asupan nutrisi juga melakukan penanganan pada 1.000 hari pertama kelahiran mulai dari kehamilan 275 hari sampai 730 hari kelahiran.
Selama ini, penanganan stunting harus melibatkan semua pihak dan tidak menggantungkan kepada pemerintah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) terdiri unsur instansi pemerintah daerah mulai desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten juga melibatkan tokoh agama.
TPPS nantinya berkolaborasi untuk penanganan kasus stunting bersama Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, hingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, termasuk relawan dan elemen masyarakat.
"Kita bekerja keras semua pihak agar kasus stunting dapat tertangani dengan baik," kata Nurul.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022
"Penanganan stunting itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun melibatkan semua elemen masyarakat," kata Bellia Febrianti Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya saat kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Asam Margaluyu Kabupaten Lebak, Sabtu.
Penanganan stunting dinilai lebih efektif membudayakan gotong royong dengan berbagai elemen masyarakat.
Sebab, penanganan stunting itu mulai dari hulu sejak remaja, calon pengantin, kehamilan hingga proses kelahiran.
Selama ini, masyarakat belum memahami betul untuk penanganan stunting, sehingga banyak para ibu pasangan usia subur (PUS) angka kelahiran anak cukup berdekatan.
Selain itu pola asuh yang salah dengan memberikan asupan gizi kepada balita yang tidak memiliki kandungan gizi dan protein.
Dengan demikian, kasus angka stunting di masyarakat meningkat akibat kelahiran jarak dekat juga kurang menerima asupan gizi dan protein yang baik.
"Kami melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan stunting di 10 desa di Lebak yang tinggi prevalensi angka stunting," katanya menjelaskan.
Ia mengatakan perempuan dari Fraksi PDI Perjuangan yang tergabung
persatuan isteri- isteri anggota DPR RI memiliki kepedulian untuk pencegahan stunting dengan melakukan kegiatan posyandu hebat.
Dimana posyandu hebat itu langsung diperintahkan oleh Megawati Soekarnoputri agar turun tangan ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing untuk mensosialisasikan pencegahan stunting guna menyelamatkan generasi bangsa.
"Kita jangan sampai generasi bangsa itu teridentifikasi stunting, sehingga kedepan tidak mampu bersaing di dunia. Stunting tingkat kecerdasan berpikir sangat lambat akibat gagal tumbuh itu," katanya menjelaskan.
Untuk pencegahan stunting, kata dia, tentu masyarakat yang masuk kategori PUS harus rajin mengunjungi fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksakan kesehatan kandungan kehamilan dan kesehatan bayinya.
Pemeriksaan kesehatan itu untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kasus stunting.
Selama ini, pihaknya mengapresiasi kasus prevalensi angka stunting di Kabupaten Lebak menurun berdasarkan data tahun 2018 tercatat sebanyak 6.495 balita, namun hasil penimbangan pada Juni 2022 tercatat 5.596 orang.
Menurunnya kasus stunting itu tentu adanya kebersamaan dan ke-gotong royongan berbagai elemen masyarakat berjalan optimal.
"Kami optimistis target 14 persen menurunkan prevalensi angka stunting sampai 2024 bisa terealisasi sesuai dengan harapan Bapak Presiden Joko Widodo," katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Lebak dr Nurul Isneini mengatakan pihaknya mengoptimalkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan asupan nutrisi juga melakukan penanganan pada 1.000 hari pertama kelahiran mulai dari kehamilan 275 hari sampai 730 hari kelahiran.
Selama ini, penanganan stunting harus melibatkan semua pihak dan tidak menggantungkan kepada pemerintah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) terdiri unsur instansi pemerintah daerah mulai desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten juga melibatkan tokoh agama.
TPPS nantinya berkolaborasi untuk penanganan kasus stunting bersama Dinas Kesehatan, Dinas Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, hingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak, termasuk relawan dan elemen masyarakat.
"Kita bekerja keras semua pihak agar kasus stunting dapat tertangani dengan baik," kata Nurul.
Editor : Lukman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2022