Serang (AntaraBanten) - Pemerintah Provinsi Banten mendorong supaya bantuan keuangan yang akan diterima kabupaten/kota, sebagian besar lebih diutamakan untuk investasi belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik supaya bisa langsung dirasakan masyarakat.
"Saya menginginkan sekarang ini sudah harus mulai ada kejelasan. Bantuan keuangan yang nilainya sekian itu hendaknya lebih banyak diarahkan pada investasi belanja publik di kabupaten/kota. Misalnya infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Banten Kurdi Matin di Serang, Minggu.
Namun demikian, nominal anggaran bantuan keuangan bagi delapan kabupaten/kota pada 2016 mendatang belum dipastikan karena usulannya baru akan disampaikan pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
"Usulannya kan melalui Musrenbang, nah sampai saat ini belum dirumuskan berapa bersarannya. Kemarin kegiatannya baru rapat-rapat forum SKPD," kata Kurdi.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru memulai pembahasan menangani bantuan keuangan tersebut dengan kabupaten/kota untuk mengetahui proporsinya.
"Saat ini sedang ada evaluasi menyeluruh terkait dengan kebutuhan bantuan keuangan kabupaten/kota," kata Kurdi.
Meski ada petunjuk teknis, pihaknya mengakui tak bisa selamanya bantuan keuangan kabupaten/kota dapat dipantau karena nantinya bantuan keuangan tersebut masuk dalam APBD kabupaten/kota.
"Bantuan keuangan itu kan nanti masuk dalam APBD kabupaten/kota, tidak dalam bentuk kegiatan yang spesifik. Mungkin ke depan akan dicarikan pola yang bisa secara konkret langsung dirasakan masyarakat," katanya.
Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh bantuan keuangan untuk kabupaten/kota dalam APBD Banten 2015 sekitar Rp556 miliar. Bantuan tersebut diantaranya untuk Kabupaten Pandeglang Rp64,793 miliar antara lain untuk peningkatan pembangunan jembatan gantung Rp10 miliar, pembangunan desa terpadu pada kantong kemiskinan Rp20 miliar.
Kemudian Kabupaten Lebak Rp131, 726 miliar, diantaranya untuk pembangunan jembatan gantung Rp15 miliar. Kabupaten Tangerang sekitar Rp56,351 miliar, salah satunya untuk pembangunan desa terpadu pada kantong kemiskinan Rp20 miliar.
Alokasi untuk Kabupaten Serang Rp97,168 miliar diantaranya untuk sarana prasarana pendidikan Rp35,641 miliar, dan pembangunan jalan Interchange Cikande Rp14,5 miliar.
Selain itu untuk Kota Tangerang Rp40,868 miliar antara lain untuk penataan pasar desa Rp2 miliar dan sarana prasarana kesehatan. Untuk Kota Serang sekitar Rp75,85 miliar antara lain untuk pembangunan jembatan dan jembatan gantung Rp18 miliar, dan pembangunan lingkungan terpadu pada kantong kemiskinan Rp15 miliar.
Kota Tangsel Rp48,443 miliar antara lain untuk pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan Rp30 miliar. Sedangkan untuk Kota Cilegon sebesar Rp40,868 miliar, rinciannya antara lain untuk penataan pasar desa Rp2 miliar dan pembangunan lingkungan terpadu kantong kemiskinan Rp5 miliar.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015