Serang (AntaraBanten) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten meminta PT Banten Global Develovment (BGD) melakukan pembenahan secara total agar perusahaan daerah ini menjadi sehat dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah.
"Dalam waktu dekat, kami akan segera melakukan rapat koordiansi dengan SKPD terkait, temasuk PT BGD, untuk evaluasi program 2014. Tujuannya supaya mengetahui apa yang sudah dihasilkan sebelumnya dan pertanggungjawabannya serta program yang akan dilakukan," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muflikhah di Serang, Minggu.
Ia mengatakan bahwa PT BGD harus dikelola dengan baik dan profesional agar perusahaan daerah tersebut bisa memberikan kontribusi yang jelas bagi PAD Banten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dengan jajaran direksi BGD yang baru, pihaknya memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan dan mengevaluasi dari kepengurusan sebelumnya.
"Harusnya bisa belajar dari perusahaan-perusahan daerah lain yang sudah berhasil. Maka, kami sebagai mitra di DPRD menunggu hasil audit yang sedang dilakukan, serta memulai titik awal untuk melakukan pembenahan," kata Muflikhah yang juga koordinator Komisi III DPRD Banten tersebut saat ditanya mengenai hasil audit PT BGD.
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Banten Rano Karno meminta jajaran direksi yang baru pada PT Banten Global Development (BGD) mengelola perusahaan daerah Banten tersebut secara profesional.
"Kami minta jajaran direksi PT PGD bersikap dan bertindak secara profesional, salah satu langkahnya kantor BGD tidak berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)," kata Rano saat peresmian Kantor Baru BGD di Ruko Sembilan Kota Serang, Senin, 5 Januari lalu.
Menurut Rano, BGD yang bergerak dalam bidang bisnis jangan berada di KP3B yang memiliki keterbatasan waktu untuk pelayanan mengingat kawasan KP3B sudah tidak ada kegiatan pelayanan masyarakat pada saat di luar jam kerja.
"Banten Global Development (BGD) itu urusan bisnis, harus punya kantor sendiri karena mungkin saja harus berjalan 24 jam, sedangkan di KP3B, pukul 16.00 WIB gerbangnya bisa saja sudah digembok," kata Rano.
Rano mengatakan bahwa PT BGD sebagai perusahaan daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Banten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya, yakni memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Provinsi Banten.
Ia juga mendorong BGD untuk membantu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) di Banten melalui anak perusahaan PT BGD, yakni PT Jamkrida Banten.
Rano juga mengapresiasi PT BGD yang sudah membuka kantor cabang di Jakarta dalam upaya menarik investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Banten melalui PT BGD.
Sementara itu, Direktur Utama PT BGD yang baru Wawan Zulmawan mengatakan bahwa PT BGD yang sebelumnya berdiri sebagai perusahaan daerah Provinsi Banten pada tahun 2012, berubah menjadi PT BGD pada tahun 2009, sudah memiliki sejumlah anak perusahaan, di antaranya BJB Syariah, PT Banten Monorel, Duta Bandara, dan sejumlah anak perusahaan lainnya.
Bahkan, kata dia, empat bulan terakhir sejak ditunjuknya jajaran direksi dan komisaris baru pada tanggal 2 September 2014, sudah melahirkan empat anak perusahaan baru, yakni PT Jamkrida, PT Global Travel, Banten Global Energi, dan PT Banten Global Edukasi.
"Saat kami dipercaya mengurus BGD empat bulan lalu, kami melihat pembukuan keuangan PT BGD yang sebelumnya tidak tertata rapi, banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kami berjanji empat bulan ke depan, kami siap memberikan kontribusi PAD sekitar Rp3 miliar," kata Wawan yang baru dipercaya menjabat Dirut BGD empat bulan lalu.
Direktur Utama PT BGD saat pertama berdiri dipegang Rudi Rajab dan periode selanjutnya, yakni mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Sholeh, M.T.
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015
"Dalam waktu dekat, kami akan segera melakukan rapat koordiansi dengan SKPD terkait, temasuk PT BGD, untuk evaluasi program 2014. Tujuannya supaya mengetahui apa yang sudah dihasilkan sebelumnya dan pertanggungjawabannya serta program yang akan dilakukan," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muflikhah di Serang, Minggu.
Ia mengatakan bahwa PT BGD harus dikelola dengan baik dan profesional agar perusahaan daerah tersebut bisa memberikan kontribusi yang jelas bagi PAD Banten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, dengan jajaran direksi BGD yang baru, pihaknya memberikan kesempatan untuk melakukan pembenahan dan mengevaluasi dari kepengurusan sebelumnya.
"Harusnya bisa belajar dari perusahaan-perusahan daerah lain yang sudah berhasil. Maka, kami sebagai mitra di DPRD menunggu hasil audit yang sedang dilakukan, serta memulai titik awal untuk melakukan pembenahan," kata Muflikhah yang juga koordinator Komisi III DPRD Banten tersebut saat ditanya mengenai hasil audit PT BGD.
Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Banten Rano Karno meminta jajaran direksi yang baru pada PT Banten Global Development (BGD) mengelola perusahaan daerah Banten tersebut secara profesional.
"Kami minta jajaran direksi PT PGD bersikap dan bertindak secara profesional, salah satu langkahnya kantor BGD tidak berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)," kata Rano saat peresmian Kantor Baru BGD di Ruko Sembilan Kota Serang, Senin, 5 Januari lalu.
Menurut Rano, BGD yang bergerak dalam bidang bisnis jangan berada di KP3B yang memiliki keterbatasan waktu untuk pelayanan mengingat kawasan KP3B sudah tidak ada kegiatan pelayanan masyarakat pada saat di luar jam kerja.
"Banten Global Development (BGD) itu urusan bisnis, harus punya kantor sendiri karena mungkin saja harus berjalan 24 jam, sedangkan di KP3B, pukul 16.00 WIB gerbangnya bisa saja sudah digembok," kata Rano.
Rano mengatakan bahwa PT BGD sebagai perusahaan daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Banten dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upayanya, yakni memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) bagi Provinsi Banten.
Ia juga mendorong BGD untuk membantu perkembangan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) di Banten melalui anak perusahaan PT BGD, yakni PT Jamkrida Banten.
Rano juga mengapresiasi PT BGD yang sudah membuka kantor cabang di Jakarta dalam upaya menarik investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Banten melalui PT BGD.
Sementara itu, Direktur Utama PT BGD yang baru Wawan Zulmawan mengatakan bahwa PT BGD yang sebelumnya berdiri sebagai perusahaan daerah Provinsi Banten pada tahun 2012, berubah menjadi PT BGD pada tahun 2009, sudah memiliki sejumlah anak perusahaan, di antaranya BJB Syariah, PT Banten Monorel, Duta Bandara, dan sejumlah anak perusahaan lainnya.
Bahkan, kata dia, empat bulan terakhir sejak ditunjuknya jajaran direksi dan komisaris baru pada tanggal 2 September 2014, sudah melahirkan empat anak perusahaan baru, yakni PT Jamkrida, PT Global Travel, Banten Global Energi, dan PT Banten Global Edukasi.
"Saat kami dipercaya mengurus BGD empat bulan lalu, kami melihat pembukuan keuangan PT BGD yang sebelumnya tidak tertata rapi, banyak pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kami berjanji empat bulan ke depan, kami siap memberikan kontribusi PAD sekitar Rp3 miliar," kata Wawan yang baru dipercaya menjabat Dirut BGD empat bulan lalu.
Direktur Utama PT BGD saat pertama berdiri dipegang Rudi Rajab dan periode selanjutnya, yakni mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Provinsi Banten Sholeh, M.T.
Editor : Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA News Banten 2015